TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah pada tahun 2023. Aksi ini berlangsung di depan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dinilai merugikan petani.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa keputusan impor beras pada tahun 2023 diambil tanpa melibatkan petani padi dan mengabaikan nasib mereka.
"Pemerintah mengabaikan nasib petani padi karena impor beras pasti berdampak langsung kepada penurunan harga gabah petani di masa panen raya hingga Mei sampai Juni 2024", ujar Iqbal, dikutip melalui keterangan resmi pada Jumat, 19 Januari 2024.
Iqbal kemudian merinci, data dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menunjukkan jika dampak impor beras 2024 telah terasa pada harga gabah petani. Harga gabah yang sebelumnya berada dalam rentang Rp 7 ribu hingga Rp 8.600 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp 6 ribu per kilogram pada awal Januari 2024.
Iqbal juga menegaskan bahwa klaim pemerintah mengenai penurunan produksi beras tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi impor. Hal yang sama berlaku untuk penyediaan beras dalam program bantuan sosial yang dijadwalkan hingga Juni 2024.
Menurut Iqbal, meskipun impor beras telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen, khususnya bagi buruh dan kelas pekerja, tetap tinggi bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Impor pangan terkhusus beras seolah jadi keharusan meskipun produksi beras dalam negeri mencukupi,” Iqbal melanjutkan. Ia menjelaskan jika hal ini dikarenakan aturan dalam Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Henry Saragih, Ketua Umum SPI, juga menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami situasi yang memilukan dengan tingginya ketergantungan terhadap impor pangan.
“Untuk beras, impor sebesar 3,3 juta ton pada tahun 2023 merupakan impor beras terbesar yang dilakukan pemerintah, dalam 25 tahun terakhir sejak tahun 1998” ujar Henry.
Henry juga menambahkan bahwa impor pangan semakin gencar dilakukan dengan adanya UU Cipta Kerja. “Jika kondisi ini terus terjadi, hal ini semakin membuat bangkrut kaum tani di Indonesia” tuturnya.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Presiden Jokowi menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor sejumlah besar beras mencapai 3,5 juta ton sebagai stok cadangan beras pemerintah. Penugasan ini dibagi menjadi dua tahap, yang pertama dilakukan pada bulan Maret 2023 dengan jumlah 2 juta ton, dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dengan jumlah 1,5 juta ton. Lebih lanjut, pada Desember 2023, pemerintah juga memerintahkan Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras, dan sekitar 300.000 ton dari jumlah tersebut terealisasi pada tahun 2023.
Pilihan Editor: Lumbung Ikan Nasional di Maluku Batal Diwujudkan SBY dan Jokowi, Anies: Akan Kami Bangun
