Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Kabar Sri Mulyani Bakal Mundur, Direktur Celios: Shock Therapy Dibutuhkan agar Jokowi Sadar

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri  World Economic Forum on ASEAN di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. REUTERS/Kham
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri World Economic Forum on ASEAN di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. REUTERS/Kham
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari kabinet kembali santer terdengar baru-baru ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan jika hal itu benar terjadi, maka Presiden Jokowi tidak akan mendapat dukungan moril dari menteri yang punya kredibilitas tinggi.

Bhima pun setuju jika Sri Mulyani akhirnya memutuskan resign. "Shock therapy memang dibutuhkan agar Presiden Jokowi sadar bahwa banyak kebijakannya yang bisa membahayakan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Bhima mengatakan mundurnya Sri Mulyani akan berdampak pada kepercayaan investor dan kreditur kepada Indonesia. Menurut Bhima, mayoritas investor mau menanamkan modal di Indonesia lantaran mereka percaya pada Sri Mulyani. Bahkan menurutnya, Indonesia bisa mendapat pinjaman dana dari internasional karena kredibilitas tinggi Sri Mulyani.

"Presiden Jokowi harus sadar bahwa  tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi Indonesia sangat rapuh. Kepercayaan internasional bergantung pada Sri Mulyani," tutur Bhima.

Menurut Bhima, mundurnya Sri Mulyani dari kabinet bisa menjadi momen perubahan. Sebab, tekanan perubahan paling kuat memang datang dari internal pemerintah, bukan dari masyarakat. Soal dampak investasi, stabilitas rupiah, aliran uang keluar ketika Sri Mulyani mundur, kata Bhima, bisa dikorbankan sejenak. 

"Kita harus melihat ke depan ada harapan lebih cerah. Ketika Presiden Jokowi tidak lagi dapat kredibilitas investor, pengusaha, kita bisa dapat hal baru lagi," kata Bhima. 

Toh, kata Bhima, kebijakan-kebijakan Jokowi saat ini bisa membahayakan ke depan. Apalagi ada catatan korupsi, skandal Rp 349 triliun di Kemenkeu, hingga putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon wakil presiden yang meloloskan sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau Sri Mulyani bertahan sampai periode Jokowi selesai, kredibilitasnya juga akan dipertanyakan. Jadi, saya pikir ini memang keputusan tepat untuk mundur dari kabinet," ujar Bhima.

Sebelumnya, ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan mendengar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati siap mundur dari kabinet Jokowi. "Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Faisal juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi. Ihwalnya, dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Ia berujar, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak. "Efeknya akan dahsyat," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa kabinet akan tetap solid membantu Kepala Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Ia pun meminta wartawan menanyakan kepada pihak-pihak yang melontarkan isu sejumlah menteri akan mundur dari jabatannya.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata Ari di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024, dikutip dari Antara.

 

RIRI RAHAYU | ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Zulhas soal Kabar Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Jangan Suka Bikin Isu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

10 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

11 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

15 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club