Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN di Mata Anies, Prabowo, dan Ganjar

image-gnews
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

Dengan berbagai pertimbangan, Prabowo pun memberikan proyek tersebut kepada perusahaan swasta. Proyek tersebut pun jadi.

"Anda boleh cek, yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Prabowo.

Ia mengklaim, RS militer yang dia bangun itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Rumah sakit tersebut memiliki 1.000 tempat tidur, 136 unit perawatan intensif atau ICU, dan 26 lantai. "Kalau tidak salah 1 tahun kurang, 26 lantai (dibangun dalam waktu) 1 tahun," ujar Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo melanjutkan, ia pun mempersilahkan jika kementerian atau lembaga menggandeng BUMN maupun swasta dalam proyeknya. Namun, BUMN harus bekerja yang benar.

Jika direksi BUMN tidak bekerja dengan baik, kata dia, seharusnya tidak hanya diganti. Tapi bisa juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan.

"Udah, kita persaingan, competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan," tutur Prabowo.

Ganjar bilang BUMN boleh punya anak perusahan, tapi…

Sementara Ganjar berjanji akan menyeimbangkan peran usaha BUMN dan juga swasta sehingga tak ada lagi kesan penguasaan pasar oleh pihak tertentu. Ganjar menekankan agar BUMN hanya boleh memiliki sebatas anak usaha saja, tidak boleh ada turunannya.

“BUMN kamu boleh punya anak perusahaan, tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Bicara monopoli ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya anak, cucu, cicit, akhirnya swasta tidak punya peran,” ujar Ganjar dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024.

Sebelumnya, Ganjar juga disinggung ihwal antara BUMN dan swasta dalam konteks perilaku usaha. Ia kemudian menegaskan jika perusahaan pelat merah (BUMN) mempunyai peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menggapai berbagai proyek, terutama yang membutuhkan insentif pemerintah.

“BUMN itu pionir. Ini seperti stimulan saja. Kalau sudah, kita lepas. Kan sebenarnya negara enggak mencari uang, toh? (Tugas BUMN) memfasilitasi negara itu,” kata Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar juga menjelaskan bahwa pengerjaan proyek oleh BUMN dan swasta harus dibagi porsinya.

“Dibagi mana yang sudah bisa. Kalau kemudian swasta bisa muncul, jangan-jangan memang BUMN-nya sudah tidak kita perlukan lagi,” tuturnya.

Ganjar juga sempat menyentil perusahaan pelat merah yang belum membayarkan kewajiban utangnya terhadap mitra usaha.

“Hari ini saya kumpulin data, berapa kemudian supplier itu mitra-mitra yang tidak terbayar. Malu dong, kalau kita punya perusahaan pelat merah enggak bayar (kewajiban),” kata Ganjar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

14 jam lalu

Budi Noviantoro, Direktur Utama PT. INKA (Persero) memaparkan kesiapan perseroan memasuki pasar ekspor kereta api. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan kontrak pembangunan 350 unit kereta pesanan Bangladesh. Selain itu setidaknya INKA juga sedang menyelesaikan proyek pesanan dari negara Filifina. TEMPO/Parliza Hendrawan
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

15 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.