Selain itu, OJK juga menemukan 22 entitas yang menawarkan produk investasi atau kegiatan keuangan ilegal pada periode November 2023.
Entitas-entitas itu terdiri dari 12 perusahaan jasa penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit, 7 perusahaan yang menawarkan investasi, 2 perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan aset kripto, dan 1 entitas yang melaksanakan pencatatan keuangan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain
31 menit lalu
Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain
Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
5 jam lalu
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
16 jam lalu
OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.
OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR
16 jam lalu
OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR
OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS
17 jam lalu
OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
18 jam lalu
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.
Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI
18 jam lalu
Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI
Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?