Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aset Properti Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada yang Ditangkap KPK Tembus Rp 12 Miliar, Ini Rinciannya

image-gnews
Erik Adtrada Ritonga. Instagram
Erik Adtrada Ritonga. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Salah satu orang yang ditangkap dalam kegiatan itu adalah Bupati Labuhanbatu sekaligus politikus Partai NasDem, Erik Adtrada Ritonga (EAR).

Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri. “Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu,” kata Ali, Kamis, 11 Januari 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan pihaknya telah melakukan OTT di Labuhanbatu, khususnya pada pejabat publik yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap. Dalam OTT itu, kata Ghufron, KPK juga menangkap beberapa pihak, sejumlah uang, dan barang bukti lainnya.

“Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami informasikan,” kata Ghufron, Kamis.

Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, selain Erik Adtrada Ritonga, pihak lain yang diduga ditangkap KPK adalah seseorang berinisial M selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Tampak ruangan pintu Dinas Kesehatan Labuhanbatu pun disegel penyidik KPK dengan garis pembatas yang bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’.

Melansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara elektronik atau e-LHKPN, Erik diketahui memiliki total harta kekayaan Rp 15 miliar. Hartanya tersebut terdiri dari sejumlah tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Berikut daftar properti dan rincian harta kekayaan Erik Adtrada Ritonga.

Rincian Harta Kekayaan Bupati Labuhanbatu

Melansir laman e-LHKPN per 21 Maret 2023 untuk periodik 2022, Erik memiliki total harta Rp 15 miliar. Harta ini terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya. Adapun laporan harta Erik itu berkurang Rp 1,5 miliar dari tahun periodik 2021 yang awalnya senilai Rp 17 miliar. Berikut rincian harta kekayaannya:

A. Tanah dan Bangunan: Rp 12.214.000.000

1. Tanah Seluas 603 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HASIL SENDIRI: Rp 1.800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 21.726 m2/450 m2 di KAB / Kota LABUHANBATU, HASIL SENDIRI: Rp 170.000.000

3. Tanah Seluas 200.000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 2.000.000.000

4. Tanah Seluas 200.000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 2.000.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA Kota MEDAN, HASIL SENDIRI: Rp 2.000.000.000

6. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HASIL SENDIRI: Rp 400.000.000

7. Tanah Seluas 19.354 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 75.000.000

8. Tanah Seluas 9.900 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 20.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 577,8 m2/156,8 m2 di KAB / Kota LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 800.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 630,5 m2/325.8 m2 di KAB / Kota LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.500.000.000

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

11. Tanah dan Bangunan Seluas 2.099 m2/180 m2 di KAB / Kota LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 1.300.000.000

12. Tanah Seluas 14.801 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 57.000.000

13. Tanah Seluas 2.704 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 10.000.000

14. Tanah Seluas 16.872 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 65.000.000

15. Tanah Seluas 4.524 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HIBAH DENGAN AKTA: Rp 17.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 600.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI: Rp. 120.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 1998, HASIL SENDIRI: Rp. 120.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 1999, HASIL SENDIRI: Rp. 150.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 1998, HASIL SENDIRI: Rp. 120.000.000

C. Harta bergerak lainnya: Rp 350.500.000, 

D. Kas dan setara kas: 2.431.039.150

E. Utang: -

Apabila diakumulasikan, maka total harta kekayaan Bupati Labuhanbatu tersebut senilai Rp 15.595.539.150 atau sekitar Rp 15.5 miliar.

RADEN PUTRI | BAGUS PRIBADI 

Pilihan Editor: Singgung Kasus Korupsi Bansos, Ekonom: Bukti Bansos Berupa Barang Cenderung Dikorupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

32 menit lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

KPK kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis, 18 Juli 2024. Hari ini giliran sejumlah ruang dinas.


Segini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK

1 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Segini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK

Mengintip harta kekayaan lima Jaksa yang ikut seleksi pemilihan capim KPK periode 2024-2029.


Asosiasi Profesor Minta KPK Usut Skandal Guru Besar

1 jam lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Asosiasi Profesor Minta KPK Usut Skandal Guru Besar

API berencana mengirim surat ke KPK untuk segera mengusut kebijakan dan praktik pengabaian aturan dalam proses pengangkatan guru besar.


Eks Penyidik Minta Publik juga Awasi Seleksi Dewas KPK, Jangan Sampai Pansel Salah Pilih Orang

2 jam lalu

Suasana sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Dewas KPK menunda pembacaan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada kasus penyalahgunaan wewenang berupa intervensi dalam mutasi ASN Kementerian Pertanian karena berdasarkan putusan sela dari PTUN Jakarta meminta Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik Nurul Ghufron dan menunggu hasil putusan di PTUN berkekuatan tetap dan mengikat. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik Minta Publik juga Awasi Seleksi Dewas KPK, Jangan Sampai Pansel Salah Pilih Orang

Eks penyidik KPK mewanti-wanti Pansel jangan sampai salah pilih anggota Dewas KPK. Punya peran menjaga KPK dari dalam.


KPK Sidik Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Wali Kota Hevearita Pernah Bilang Begini

3 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Sidik Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Wali Kota Hevearita Pernah Bilang Begini

Penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang.


KPK Fokus Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,77 Trliiun di Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan

3 jam lalu

Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Fokus Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,77 Trliiun di Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan

Direktur Penyidikan KPK menyatakan tidak mengejar hukuman badan, melainkan fokus mengambil kembali uang negara yang keluar akibat korupsi LNG.


KPK: Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim Capai Triliunan Rupiah

4 jam lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
KPK: Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim Capai Triliunan Rupiah

KPK telah menerbitkan sprindik untuk 12 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim.


Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

4 jam lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti berencana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Top 3 Hukum: Profil 4 Jenderal Polisi yang Ikut Seleksi Capim KPK, Viral Pria di Semarang Tembak Kucing Tetangganya hingga Mati

5 jam lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
Top 3 Hukum: Profil 4 Jenderal Polisi yang Ikut Seleksi Capim KPK, Viral Pria di Semarang Tembak Kucing Tetangganya hingga Mati

Total ada 525 orang yang telah mendaftar sebagai calon pimpinan atau capim KPK dan calon dewan pengawas (Dewas) KPK.


KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

5 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK hanya menerbitkan satu surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap pelaku meskipun mereka diduga telah melanggar 3 pasal sekaligus.