Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Tak Masalah Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Apa Saja Risikonya?

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan tak masalah jika rasio utang pemerintah mencapai 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bagaimana pendapat para ekonom?

Ekonom Bright Institue, Awalil Rizky, mengatakan rata-rata rasio utang negara berpendapatan rendah dan menengah ada di kisaran 25 persen sejak 2006. "Bahkan hanya kisaran 20 persen pada tahun-tahun tertentu," ujar Awalil kepada Tempo, Selasa, 9 Januari 2024. 

Dia menuturkan, para ahli dan lembaga internasional merekomendasikan agar rasio utang di bawah 30 persen. Bahkan, ada yang menyarankan rasio tersebut di bawah 25 persen.

"Bisa dipastikan negara yang memiliki rasio hingga 50 persen akan mengalami kesulitan," ucap Awalil. 

Jika rasio utang mencapai 50 persen PDB, menurut Awalil, kesulitan suatu negara langsung terlihat pada neraca transaksi berjalannya. Selain itu, kebutuhan devisa untuk membayar beban utang luar negeri (pokok dan bunga) akan berat. 

"Akan menyulitkan untuk kebutuhan impor bahan baku, barang modal, dan konsumsi yang vital," tutur Awalil. "Giliran berikutnya, akan menekan perekonomian yang artinya membatasi kemungkinan penerimaan negara."

Awalil mencatat, sepanjang lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2014 hingga 2019, terjadi peningkatan rasio utang pemerintah sebesar 5,55 persen. 

Ia memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan mencapai 38,77 persen pada 2023 dan 38,98 persen pada 2023. Dengan begitu, Awalil memprediksi ada penambahan rasio utang sebesar 8,67 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga mengatakan penarikan utang hingga 50 persen dari PDB membahayakan kondisi fiskal. "Kalau ruang fiskalnya sudah sangat sempit, defisit anggaran melebar, khawatir banyak program pemerintah ke depan bisa mangkrak, bahkan dibatalkan," ujarnya pada Tempo, Selasa.

Ia menuturkan, berbagai mega proyek infratruktur yang dibangun di era Jokowi termasuk proyek capres terpilih berpotensi meningkatkan beban utang. Dengan rasio utang saat ini, tutur dia, bunga utang nyaris Rp 500 triliun pada tahun ini. 

"Itu tidak sehat, maka presiden ke depan harus hati hati soal penambahan utang, bukan bersemangat menambah utang baru," tutur Bhima.

Adapun capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan sependapat dengan capres nomor urut satu, Anies Baswedan, soal utang. “Saya setuju sebagian yang disampaikan, yang penting utang itu produktif,” ujar Prabowo dalam Debat Capres yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco pada Ahad, 7 Januari 2024.

Tapi, dia menjelaskan, utang hingga mencapai 50 persen dari PDB pun, Indonesia tidak akan bermasalah. “Kita tidak pernah default (gagal bayar), kita dihormati dunia,” kata Prabowo.

AMELIA RAHIMA SARI | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Prabowo Sebut Rasio Utang Boleh 50 Persen dari PDB, Ekonom: Seharusnya Hati-hati, Bukan Semangat Tambah Utang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

5 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

7 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

7 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

8 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

8 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

9 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

12 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

12 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

13 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.