TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sedang menggodok portal nasional yang bakal mengintegrasikan berbagai layanan publik. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah pengintegrasian data layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga.
Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Kamis, 4 Januari 2024.
Anas menyebut, saat ini data dari kementerian dan lembaga masih terpisah-pisah dan sering tidak sinkron. Ia mengungkap, salah satu tantangan pengintegrasian data yaitu soal keamanan data. "Semua takut keamanan data. Seolah masing-masing kementerian lembaga menyerahkan data," ujar Anas usai pertemuan dengan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 Januari 2024.
Padahal, kata Anas, dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui portal nasional yang akan dibangun, nantinya data kementerian lembaga akan lebih terkelola. "Dengan SPBE itu window aja untuk menghubungkan. Tata Kelola data jadi terkelola, kepercayaan keamanan data semakin tinggi, dan user centris, masyarakat dapat kenikmatan dari pertukaran data," ucapnya.
Ditanya mengenai kemungkinan adanya kementerian dan lembaga yang enggan memberikan data, Anas menampik. Menurutnya, kementerian dan lembaga akan memberikan data itu untuk kepentingan percepatan SPBE karena sudah diatur oleh Peraturan Presiden.
"Ada Perpres ada perintah presiden. Senin ada rapat kabinet lagi sinergi langkah-langkah apa untuk segera integrasi. Sampai sekarang positif ada komitmen tinggi (untuk memberikan data)," kata Anas.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pihaknya bertugas untuk melakukan integrasi data. Saat ini, kata Suharso, pihaknya sudah mengirimkan surat ke kementerian dan lembaga terkait untuk mengirimkan data-data yang diperlukan untuk percepatan SPBE.
"Peranan kami di Bappenas adalah agar data bisa terintegrasi dan kami sudah mengirimkan surat ke seluruh kementerian dan lembaga. Kami sedang tunggu (tanggapan) balikannya. Data itu penting sekali," ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menggodok portal nasional layanan publik yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. "Jadi nanti kita akan siapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, yang mana ini menjadi tugasnya Menkominfo sebagaimana amanat Perpres No. 82/2023," ujar Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan, portal nasional akan dibangun berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan. Nantinya, ada 9 layanan prioritas yang akan masuk dalam portal nasional.
"Terdapat 9 layanan prioritas yaitu meliputi, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara," kata Anas.
Pilihan Editor: Pekerjaan Rumah Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber Jika Terpilih jadi Presiden
