TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 407 triliun sepanjang 2023. Ia menyebut, nilai tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dengan adanya penerimaan negara yang baik, pajak, bea cukai, dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) selama 3 tahun terakhir dan belanja yang tetap kita dukung secara optimal, kita lihat target pembiayaan kita menurun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.
Sri Mulyani menuturkan, pada 2022 pembiayaan utang mencapai Rp 696,3 triliun. "Berarti 2023 kemarin ini pembiayaan turun, drop 41,5 persen.
Ia memaparkan, artinya pemerintah hanya merealisasikan 58,4 persen dari target pembiayaan utang di APBN 2023 awal 96,6 dari Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
"Kita lihat, dari sisi SBN (surat berharga negara) neto realisasinya juga hanya Rp 308,7 triliun. Padahal, di APBN awal didesain Rp 712,9 triliun," ucap Sri Mulyani.
Sementara pada 2022, pemerintah menerbitkan SBN sebanyak Rp 658,5 triliun. "Jadi dalam hal ini, APBN 2023 ditutup dengan kontraksi atau turun secara drastis, penerbitan SBN neto sebesar 53 persen drop-nya," tutur Bendahara Umum Negara (BUN) ini.
Sementara realisasi pembiayaan dari pinjaman pada 2023 adalah Rp 98,2 triliun. Jika dibandingkan dengan Perpres 75/2023, ada minus 16,6 persen.
"Secara overall, SBN neto drop 53 persen, tapi pinjaman neto agak naik. Total pembiayaan kita turunnya 41,5 persen," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Pilihan Editor: Utang RI Diprediksi Tembus Rp 8.500 T Akhir Era Jokowi, IDEAS Soroti Salah Arah Pembangunan
