Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaleidoskop 2023: Utang BUMN, Transaksi Janggal di Kemenkeu, dan Bunga Pinjol

image-gnews
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Independen melakukan aksi protes menolak pinjol di Kampus UIN RM Said Surakarta, Senin, 7 Agustus 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Independen melakukan aksi protes menolak pinjol di Kampus UIN RM Said Surakarta, Senin, 7 Agustus 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, JakartaUtang jumbo badan usaha milik negara atau BUMN menjadi salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik pada 2023. Selain itu, juga ada sejumlah kasus lain yang juga menjadi sorotan masyarakat seperti transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan polemik bunga pinjaman online (Pinjol). 

Utang Jumbo BUMN

Publik sempat digegerkan dengan adanya utang sebesar Rp 1.600 triliun yang melilit badan usaha milik negara atau BUMN. Salah satunya adalah utang yang membelit BUMN Karya-perusahaan negara di bidang konstruksi-mencapai Rp 46,21 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir pada September lalu mengatakan, banyak orang melihat utang BUMN sebesar Rp 1.600 triliun itu jumbo, tapi tidak melihat modal sebesar Rp 3.150 triliun. Menurut Erick, menilai kesehatan kondisi keuangan perusahaan akan bias kalau hanya melihat jumlah utang tanpa melihat modal.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengirim surat kepada Erick. Basuki meminta uang proyek dari APBN tak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya di perbankan. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menanggapi, BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, pembayaran utang sudah pasti tidak langsung APBN.

Transaksi Janggal di Kementerian Keuangan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md pada 8 Maret lalu mengungkapkan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. 

Dua hari kemudian, Mahfud menuturkan, transaksi tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan transaksi tersebut bukan hasil korupsi pegawai, tapi laporan kasus bea cukai dan perpajakan dari PPATK ke Kemenkeu. Ini karena Kemenkeu berperan sebagai salah satu penyidik TPPU. 

Pada 20 Maret, Mahfud, Ivan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan rapat soal transaksi janggal temuan PPATK. Jumlah transaksi itu ternyata bertambah menjadi Rp 349 triliun.

Mahfud Md. lantas membentuk Satgas TPPU pada Mei lalu yang mempunyai masa kerja sampai 31 Desember 2023. Satgas ini berfokus menyelidiki transaksi janggal Rp 189 triliun-bagian dari Rp 349 triliun-terkait impor emas. 

Polemik Bunga Pinjol

Bunga pinjaman online atau Pinjol menjadi polemik pada September lalu, usai sebuah utas viral di media sosial X. Utas itu mengungkapkan seorang nasabah lembaga Pinjol bunuh diri karena tak tahan dengan utang yang membengkak dari Rp 9,4 juta menjadi Rp 19 juta.

Pada saat itu, bunga pinjol yang ditetapkan oleh asosiasi adalah 0,4 persen per hari. OJK belum mengatur bunga tersebut karena industri fintech lending masih berkembang. 

Pada awal Oktober, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pihaknya akan mengatur suku bunga Pinjol.

Pada akhir Oktober, OJK telah menetapkan suku bunga maksimum Pinjol untuk pendanaan produktif maupun konsumtif. Untuk pendanaan produktif, OJK menetapkan bunga Pinjol diturunkan hingga 0,1 persen di 2025 dan 0,067 persen di 2026. Sementara untuk pendanaan konsumtif, suku bunga pinjaman ditetapkan 0,3 persen per hari mulai 2024, lalu turun secara bertahap menjadi 0,2 persen pada 2025, dan 0,1 persen di 2026.

AMELIA RAHIMA | RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI | MOH KHORY | ANTARA

Pilihan Editor: Smelter Nikel Meledak, Aliansi Reforma Agraria: Pemerintah Jangan Asal Undang Investor Asing

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

15 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, saat ditemui usai rapat kerja dengan DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan.


Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

17 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

PPATK mengungkapkan modus pengepul rekening judi online yang memanfaatkan demografi Jawa Barat.


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

17 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

19 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Menkominfo Budi Ari Setiadi (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
PPATK Ungkap Bandar Judi Online Pakai Banyak Rekening Individu untuk Tampung Deposit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan mayoritas akun yang terlibat judi online bukan milik perusahaan.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

22 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

1 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


Kapolri: Pengamanan Piala Presiden 2024 Pakai Standar FIFA, Polisi Berjaga di Luar Stadion

1 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditemui usai mendampingi Presiden Jokowi dalam inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kapolri: Pengamanan Piala Presiden 2024 Pakai Standar FIFA, Polisi Berjaga di Luar Stadion

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan pengamanan Piala Presiden 2024 akan menggunakan standar FIFA. Polisi akan berjaga di luar stadion.