TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan peresmian smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur menjadi bukti keseriusan pemerintah menjalankan hilirisasi.
Hal ini disampaikan Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan fasilitas pemurnian PTFI pada hari ini. "Meskipun ada pihak yang tidak paham urgensi kebijakan hilirisasi, namun tindakan yang telah diambil Bapak Presiden Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyatan yang harus terjadi," ujar Erick dalam keterangan resminya pada Kamis, 14 Desember 2023.
Erick menuturkan, Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah. Dengan begitu, lanjut dia, upaya hilirisasi menjadi komitmen Indonesia untuk tidak terus menjadi sapi perah.
Dia melanjutkan, kekayaan sumber daya alam perlahan akan habis. Menurut Erick, Indonesia tidak mungkin terus menerus menjual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja maupun transfer teknologi.
"Kalau ada pihak yang memprotes hilirisasi dan ingin kita terus menerus menjual bahan mineral mentah, saya rasa perlu dipertanyakan nasionalismenya," ucap Erick Thohir.
Erick menyebutkan, smelter yang diresmikan memiliki total kapasitas pemurnian mencapai 1,3 juta ton. Pembangunan smelter tembaga baru akan selesai pada Mei 2024 dengan kapasitas sebesar 1,7 juta ton per tahun serta kilang logam mulia alias Precious Metal Refinery (PMR) berkapasitas 6.000 ton per tahun.
Erick menuturkan, ini merupakan desain single smelter terbesar di dunia. Hingga November 2023, kemajuan pembangunannya sudah 82,74 persen. "Mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat meresmikan ekspansi PT Smelting," kata dia.
Sebagai informasi, dinukil dari laman resminya, PT Smelting Gresik adalah smelter pertama yang dibangun Freeport Indonesia pada 1996. PTFI lalu mulai membangun Smelter Manyar pada 2021.
Pembangunan smelter ini sebagai syarat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PTFI. Dengan begitu, perusahaan ini bisa memperpanjang hak operasi di wilayah pertambangan mineral Grasberg, Papua hingga 2041.
Pilihan Editor: Di Depan Prabowo dan Ganjar, Anies Sebut Pembangunan IKN Tidak Lewat Dialog Publik
