TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia belum maksimal. Masih ada kendala yang belum tertanggulangi sepenuhnya, seperti ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang belum cukup banyak.
"Apalagi (SPKLU) yang fast charging," ujar Eddy dalam diskusi publik Mengatasi Hambatan Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia pada Rabu, 13 Desember 2023.
Padahal, menurutnya, pengembangan infrastruktur tersebut mesti cepat. "Jangan sampai kita beli mobil listrik, lalu melakukan perjalanan Jakarta-Semarang, di Tegal kita mengisi (baterai) nunggu 2 jam."
Kendala lainnya, harga mobil listrik masih masih mahal dan second market yang belum ada. Padahal, kata Eddy, elektrifikasi sektor transportasi ini perlu dilakukan karena 44 persen emisi dihasilkan dari transportasi.
"Elekrifikasi sektor transportasi harus dimulai. Pemerintah sudah beri insentif, tapi kita harus mampu siapkan ekosistem itu dengan cepat," kata Eddy. "Harga kendaraan listrik harus lebih murah agar masyarakat beralih."
Ihwal SPKLU, PT PLN (Persero) menyatakan akan menambah ratusan SPKLU pada 2024. Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PT PLN (Persero) Ririn Rachmawardini mengatakan PLN mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan percepatan penyediaan charging station kendaraan listrik itu.
"Saat ini sudah ada sekitar seribu lebih SPKLU atau charging umum. Kepemilikan PLN itu sudah 60 persen atau kurang lebih 622 SPKLU," ujar Ririn dalam acara Tempo Energy Day di Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Ririn mengatakan PLN menargetkan penambahan 500 SPKLU pada 2024 untuk seluruh Indonesia. "Harapannya ini bisa menepis kekhawatiran masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik tapi masih masih khawatir jangan-jangan charging-nya tidak ada," tutur dia.
RIRI RAHAYU | ERWAN HARTAWAN
Pilihan Editor: Wakil Kepala Otorita IKN Jadi Komisaris Utama PT PP
