TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan tak akan melakukan boikot produk atau barang pro Israel. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2023.
Zulhas menuturkan masyarakat boleh saja melakukan aksi boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Pemerintah, kata dia, tidak akan melarang tindakan masyarakat tersebut.
Adapun soal daftar-daftar produk-produk yang diboikot, pemerintah tidak memboikot produk mana pun. "Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu. Kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silakan saja," kata Zulhas.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan aksi seruan boikot telah merugikan para pengusaha di Tanah Air. Selain itu, boikot produk yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel juga menimbulkan beberapa risiko besar.
"Isu ini merugikan kami," ujar Shinta di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.
Shinta mengatakan daftar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel yang beredar di media sosial adalah berita palsu atau hoaks. Pasalnya, menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang berasal dari atau berafiliasi dengan Israel.
Soal daftar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel yang viral beredar belakangan ini, Shinta justru bertanya-tanya dari mana asal daftar produk tersebut. Sebab, kata dia, banyak produk lokal yang tidak ada kaitannya dengan Israel tapi ikut terkena boikot.
“Malah paling lucunya produk buatan Indonesia sendiri dianggap berkaitan dengan produk Israel. Padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali,” tutur dia.
Penjualan Menurun hingga Risiko PHK
Shinta mengaku sangat menyayangkan adanya hoaks daftar produk Israel karena pada akhirnya berdampak kepada tingkat penjualan produk. Yang lebih parah, Shinta khawatir aksi boikot produk Israel akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Oleh sebab itu, kata Shinta, Apindo masih berupaya untuk mencari data dari tiap perusahaan untuk mengklarifikasi isu keterkaitan produk-produk dengan Israel yang ramai diperbincangkan tersebut. Hingga kini, kata dia, Apindo juga belum menemukan produk yang berasal dari Israel. “Itu harus diluruskan,” ucapnya.
Apindo Bakal Rilis Daftar Produk Tidak Terafiliasi Israel
Lebih lanjut, Shinta Kamdani mengatakan banyak produk lokal yang terkena imbas boikot karena disebut terafiliasi dengan Israel ikut kena boikot. Oleh karena itu, Apindo sedang menyiapkan data dari perusahaan-perusahaan anggota Apindo soal produk-produknya.
Data tersebut rencana akan segera diumumkan dalam waktu dekat. “Ya seminggu ke depan sudah keluar. Anggota Apindo itu nggak ada produk Israel,” ujar Shinta di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.
Shinta akan memberikan data yang isinya apakah perusahaan induknya terafiliasi dengan Israel atau tidak. Sehingga, nanti akan kelihatan siapa pemiliknya, dari mana asal produknya, bagaimana latar belakangnya, dan lain-lain. Sehingga informasi yang diterima masyarakat itu bukan berita bohong atau hoax.
Karena, yang selama ini muncul, daftar produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel tidak jelas sumbernya. Karena meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, lembaga tersebut tidak menyertakan daftar produk mana saja yang terafiliasi Israel.
“Saya tentu saja kalau itu produk Israel saya juga tidak akan mendukung, tapi masalahnya nggak. Ini yang harus diluruskan,” ucap Shinta.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Komisi Fatwa MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi produk yang terafiliasi Israel atau mendukung agresi Israel di Palestina.
"Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafilitasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dikutip lewat keterangan resmi pada Sabtu, 11 November 2023.
RIZKI DEWI AYU | MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Bicara Rencana Merger AP I dan AP II, Erick Thohir Klaim Tak Ada PHK Karyawan
