TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA, menyiapkan skema rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk menampung Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun.
Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan aksi korporasi ini diyakini dapat berkontribusi untuk restrukturisasi utang dan menyehatkan kondisi keuangan perseroan.
“Untuk rencana PMN sendiri, totalnya Rp 6 triliun yang sudah disetujui pemerintah, untuk timeline-nya akan di kuartal I 2024, sesuai dengan yang ditargetkan,” ujar Mahendra dalam acara Public Expose Live 2023, Senin, 27 November 2023.
Berdasarkan proposi saat ini, yakni saham WIKA 65 persen dimiliki pemerintah dan 35 persen publik. “Nanti itu akan kita lihat seberapa jauh market bisa menyerap dari saham yang dilepas ke publik tersebut,” tuturnya.
Selain serapan tersebut, perseroan juga berniat untuk melakukan divestasi aset pada sejumlah ruas jalan tol. “Jadi memang perseroan berencana melepas aset-aset investasi berupa kepemlikan di beberapa jalan tol, ada 5 ruas jalan tol yang saat ini WIKA menyertakan modalnya, ada yang minoritas dan ada yang mayoritas,” ucap sekretaris perusahaan itu.
Kemudian, Mahendra juga menyebutkan soal restrukturiasi utang, di mana cash flow WIKA saat ini adalah sebesar Rp 13 triliun. “Tapi ini masih di dalam tahap negosiasi dengan para lender dan diharapkan sebelum akhir tahun 2023 ini bisa disampaikan hasil negosiasinya,” kata dia.
Pilihan editor: Garap Dua Proyek Baru Baru IKN Senilai Rp 1,1 T, Hutama Karya Gandeng Adhi Karya dan WIKA
