TEMPO.CO, Jakarta - Menter Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) sekaligus cawapres Mahfud MD hadiri Silaturahmi Nasional Hidayatullah di Pondok Pesantren Hidyatullah, Balikpapan, pada Jumat, 24 November 2023.
Di acara itu, Mahfud memberikan ceramah kebangsaan atau tausiyah. Dari ceramah itu, Mahfud sempat menyinggung soal kasus korupsi pajak. “Saudara bayangkan kalau tax ratio kita dari 11 persen jadi 15 persen saja kita udah cukup mengurangi jumlah orang miskin. Kenapa rasio pajak kita rendah? Karena ada korupsi,” kata Mahfud MD dilansir dari Live akun YouTube Ummulqura Hidayatullah bertajuk Tausiyah Kebangsaan “Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia”.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan upaya pengungkapan transaksi gelap senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan masih terus berjalan. Satu di antaranya yang masih didalami Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu kasus impor emas senilai Rp 189 triliun.
Transaksi gelap Rp 349 triliun di Kemenkeu itu pernah diungkap Mahfud dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 29 Maret 2023. "Itulah perkembangan penanganan kasus yang sempat gaduh di DPR," kata Mahfud, dalam keterangan pers di gedung Menko Polhukam, Rabu, 1 November 2023.
Profil Mahfud Md
Mahfud MD lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Mahfud menempuh dua jenis pendidikan, agama dan umum. Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Mahfud berkuliah di Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia tidak melanjutkan kuliah di Sastra Arab UGM tetapi lulus di jurusan Hukum Tata Negara UII. Mahfud kemudian mengajar di UII sembari melanjutkan Magister Ilmu Politik di UGM dan Doktoral Ilmu Hukum Tata Negara di UGM.
Setelah lulus dengan gelar doktor pada 1993, Mahfud menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada 2000, ketika berusia 43 tahun. Pada tahun yang sama, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuk Mahfud sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM.
Mahfud kemudian bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi kemudian, Mahfud pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Anggota DPR RI pada 2004.
Usai jadi legislator, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2019-2024, dan menjadi orang sipil pertama yang menjabat jabatan itu.
Dilansir dari Antara, Mahfud merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Mardhiyah, Pamekasan. Dirinya sempat menjadi kader PKB pada 2000an tetapi harus mengundurkan diri pada 2008 karena ia memutuskan untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.
Dilansir dari Nu.or.id, Gus Dur sempat mengaku merasa berat melepas Mahfud MD dari PKB. “Namun, demi bangsa dan negara serta tegaknya hukum, PKB harus melepas Mahfud MD.
Nama Mahfud MD juga sempat mencuat menjadi Capres yang disokong oleh puluhan Kiai Nahdlatul Ulama di Jawa dan Madura pada 2014.
"Para kiai dari ujung barat dan timur Jawa itu akan mengembangkan ke jaringan-jaringan yang ada. Mudah-mudahan akan bergulir dan ada dampaknya pada hasil survei," kata Gus Solah.
Namun, Mahfud yang semula diusung PKB ternyata tidak jadi karena PKB telah menetapkan yang lain. “Karena PKB sudah memutuskan capres dan cawapres lain, tugasnya sebagai kader PKB sudah selesai. Saya sudah ikut berkampanye pemilihan legisatif sampai mengantarkan PKB berkoalisi dengan partai lain. Namun dalam pilpres nanti saya sebagai person memiliki pilihan sendiri," kata Mahfud.
Kini, perjalanan politik Mahfud MD membawanya menjadi cawapres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Hanura, Perindo.
ANANDA BINTANG I MOHAMMAD SYARRAFAH l ISHOMUDDIN
Pilihan Editor: Mahfud MD Tegaskan Kasus Transaksi Gelap Rp 349 Triliun di Kemenkeu Masih Berjalan
