TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights atau Hak Penerbit di Indonesia yang digagas sejak 2020.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut, penyusunan Perpres Publisher Rights memakan waktu yang panjang, bahkan hampir masuk tahun keempat. Meski demikian, ia mendengar bahwa saat ini pengesahan itu sudah memasuki tahap akhir.
"Dari informasi yang saya dengar, penanya sudah di atas kertas," ujar Ninik dalam acara Diskusi Terbuka What’s Next After Publisher Rights: AI for Media Asosiasi Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023.
Ninik menyebut, Perpres perlu segera disahkan karena pihaknya mendengar keluhan media yang terbebani soal pembayaran.
"Saya mendengar teman-teman (media) mulai merasakan dampaknya jika tidak segera ditandatangani maka ini memberikan waktu yang lebih panjang penderitaannya mengenai pembayaran. Teman-teman menggunakan daya yang mereka miliki untuk tetap survive di kondisi tidak disegerakannya Publisher Rights," ujar Ninik.
Ia mengatakan, tidak ada aturan yang 100 persen ideal. Menurut Ninik, pasti ada saja distorsi makna dalam aturan yang disahkan. "Tapi yang terpenting aturan itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ucap Ninik.
Pembahasan Perpres Publisher Rights rumit
