TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menunggu keputusan final antara pemerintah dan DPR soal pengelolaan dana energi baru terbarukan (EBT). Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menolak usulan Komisi VII soal pembentukan badan pengelola EBT untuk menyederhanakan birokrasi.
"Kami menunggu pembahasan di DPR saja karena harus dipastikan kebijakan dan keputusannya antara pemerintah dan DPR," kata Kepala BPDLH Kemenkeu Joko Tri Haryanto melalui pesan WhatsApp kepada Tempo, Rabu, 22 November 2023.
BPDLH, kata dia, siap mengelola dana EBT jika akhirnya pemerintah memberikan mandat tersebut. "Siap, tapi tentu jangan mendahului keputusan bersama tersebut," ujarnya. Lagipula, menurut Joko, BPDLH memiliki portofolio mumpuni karena sudah mengelola dana JCF (Joint Commonwealth Fund).
Ihwal pengelola dana EBT memang masih menjadi pembahasan di DPR seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET. Komisi VII mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menolak.
Menurut Arifin, saat ini sudah ada badan pengelolaan dana khusus yang bersumber dari EBT. Sebab, pemerintah sudah membentuk BPDLH dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Sementara, pemerintah juga mesti menyederhanakan birokrasi agar lebih dinamis.
Selain itu, lanjut Arifin, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM, pelaksanaan kebijakan EBT merupakan fungsi dari kementeriannya. "Pemerintah mengusulkan untuk tidak mengatur amanat pembentukan badan khusus pengelola energi terbarukan yang baru dalam RUU EBET," ujar Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Komplek Parlemen Senayan, Senin, 20 November 2023.
Pilihan editor: BPDLH Kementerian Keuangan Siap Kelola Dana EBT: Portofolio Kami Sudah Mumpuni
