TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi Hasyim Daeng tidak membantah soal hilirisasi nikel yang tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini memang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah.
"Saya sudah bicara di beberapa tempat, dan (masalah kemiskinan) itu memang selalu menjadi isu," kata Hisyam ketika ditemui di sela acara Tempo Electric Vehicle and Battery Conference di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. "Memang masih ada problematika sosial."
Kendati demikian, pemerintah bakal berupaya agar kehadiran investasi di sektor hilirisasi nikel bisa berdampak secara ekonomi. Terutama, bagi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri hilirisasi tersebut.
"Kami coba agar kehadiran investasi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, memberi kesempatan masyarakat lingkar tambang untuk ikut kerja, UMKM juga bisa terlibat," kata Hasyim. Namun ia tidak merinci langkah konkret yang bakal dilakukan untuk masyarakat atau pelaku UMKM tersebut.
"Kami coba terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa investasi yang masuk ini bukan investasi kecil dan tetap bakal beri kontribusi ekonomi," ujar dia.
Sebelumnya, Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Arianto Sangadji mengatakan bahwa hilirisasi nikel tidak menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hampir seluruhnya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal.
"Kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tergolong tinggi. Pada 2022, tingkat kemiskinan di Morowali berada di level 12,58 persen,“ kata Arianto dalam Publikasi Kajian Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat di Jakarta pada Senin, 25 September 2023.
Menurut Arianto, angka kemiskinan itu bahkan lebih tinggi dari rerata kemiskinan di Sulawesi tengah, yaitu 12,33 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan Kabupaten Sigi yang sama sekali tidak mengalami industrialisasi, tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut justru lebih rendah yaitu 12,3 persen.
“Derajat penghisapan ekonomi sangat ekstrem terjadi di Morowali dan Morowali Utara, dua kabupaten penghasil utama nikel di Indonesia,” ujar Arianto.
RIRI RAHAYU | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO
Pilihan Editor: Tata Kelola Nikel Bakal Dipantau Melalui Simbara Mulai Januari 2024
