TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) membeberkan perkembangan indikator stabilitas nilai tukar rupiah hingga Jumat, 3 November 2023. Perkembangan tersebut berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini.
Meskipun belakangan rupiah dalam tren melemah, tapi pada perdagangan akhir pekan kemarin mata uang garuda ditutup menguat. BI mencatat, pada Kamis, 2 November 2023, rupiah ditutup pada level (bid) Rp 15.850 per dolar Amerika Serikat. Sementara, yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun turun ke 7,05 persen. Sedangkan, DXY[1] melemah ke level 106,12.
“Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun turun ke level 4,659 persen,” demikian tertulis dalam laporan BI dikutip dari laman resminya pada Sabtu, 4 November 2023.
Kemudian pada Jumat, 3 November 2023, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp 15.825 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN 10 tahun turun ke 6,94 persen.
Sementara, pada aliran modal asing di pekan pertama November 2023, tercatat premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 2 November 2023 sebesar 86,10 basis poin. Angka itu turun dibandingkan per 27 Oktober 2023 sebesar 100,32 basis poin.
Berdasarkan data transaksi 30 Oktober – 2 November 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 2,83 triliun. Di mana terdiri dari beli neto Rp 4,07 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,84 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 1,61 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen hingga 2 November 2023, nonresiden beli neto Rp 53,43 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 15,02 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 14,59 triliun di SRBI.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyebutkan keputusan bank sentral mengerek suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate bertujuan guna menjaga stabilitas rupiah serta menjaga Indonesia dari risiko ekonomi global. Sebab, perekonomian global saat ini tengah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang melambat serta ketidakpastian yang makin meningkat.
Selanjutnya: "Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan..."
