Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya Bareng Cina Lagi, Kenapa Pemerintah Harus Hati-hati?

image-gnews
Rangkaian Electrical Multiple Unit (EMU) KCIC 400 AF menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)  usai menjalani Hot Sliding Test di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 19 Mei 2023. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) melakukan Hot Sliding Test pada rangkaian EMU KCIC 400 AF dari Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung menuju Stasiun Halim Jakarta dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Rangkaian Electrical Multiple Unit (EMU) KCIC 400 AF menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) usai menjalani Hot Sliding Test di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 19 Mei 2023. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) melakukan Hot Sliding Test pada rangkaian EMU KCIC 400 AF dari Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung menuju Stasiun Halim Jakarta dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus berhati-hati jika ingin melanjutkan proyek Kereta Cepat Whoosh ke Surabaya dengan kembali menggandeng Cina. Adapun kelanjutan proyek hampir pasti kembali menggandeng Cina, di mana saat ini kedua negara sudah mulai melakukan studi bersama.

“Sebaiknya harus hati-hati, setidaknya ada empat alasan,” ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Rabu, 1 November 2023.

Alasan pertama, kata dia, Indonesia bakal semakin tergantung pada utang dengan Cina, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi ini bisa menciptakan debt trap atau jebakan utang

Kedua, masih banyak infrastruktur yang mendesak dibangun selain kereta cepat. Ia menyebutkan, selama ini pelaku usaha lebih membutuhkan kawasan industri yang berdaya saing dan penurunan biaya logistik. “Sementara masyarakat butuh percepatan infrastruktur di tingkat desa dan pertanian,” ucap Bhima.

Selanjutnya ketiga, bunga pinjaman kereta cepat tidak bisa dibilang murah. Hanya untuk cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja bunganya di atas 3 persen, atau jauh lebih tinggi ketimbang proyek mass rapid transit atau MRT Jakarta dari pinjaman Jepang dengan bunga 0,1 persen. 

“Itu artinya proyek kereta cepat secara keuangan sangat mahal,” tutur Bhima.

Lalu alasan keempat, beban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pelaksana proyek bakal kian sangat berat. Beban ini dirasakan bahkan perusahaan yang semula kondisinya sehat, tapi jika harus menanggung operasional dan pembayaran pokok plus bunga yang tinggi, bisa jadi masalah. “Ada risiko kontijensi juga ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nantinya,” kata Bhima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan untuk kelanjutan proyek itu sudah mulai melakukan kesepatan dengan pihak Cina untuk memulai joint study. “Tapi butuh waktu, lah. Kita sedang melakukan joint study dengan pihak Cina, untuk kita lihat feasibility maupun cost project secara keseluruhan,” ujar Tiko di Kantor InJourney, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Dia juga menjelaskan dipilihnya kembali Cina sebagai mitra untuk kelanjutan proyek tersebut. Menurut Tiko, karena Negeri Tirai Bambu itu sudah membangun memiliki pengalaman dalam mebangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Tentunya secara komersial pihak Cina juga harus melihat apakah feasible atau tidak. Dan berapa project cost-nya, kan,” tutur dia.

Namun, kata dia, kerja sama tersebut belum membicarakan mengenai perusahaan apa saja yang bakal terlibat. “Kita (baru) bicara dengan NDRC (National Defense Research Committee dari Cina). Dengan pemerintah Cina-nya,” ucap Tiko. NDRC merupakan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional asal Cina.

Soal skema pembiayaannya, Tiko menjelaskan, masih belum mengetahuinya dan baru akan dibahas. “Lagi proses, kan nanti setelah studinya keluar,” katanya. Mengenai kapan proyek akan dieksekusi juga Tiko belum bisa menjelaskan detail. “Saya belum bisa jawab, karena baru mulai studinya.”

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR

Pilihan Editor: Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya, Begini Hitungan Untung Ruginya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

5 jam lalu

Ponsel Huawei Pura 70 Pro. Huawei
Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

Smartphone Huawei seri Pura 70 dinilai hampir menjadi simbol kemandirian Cina menghadapi tekanan sanksi dari Amerika. Chip masih titik terlemah.


Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

6 jam lalu

Mantan pilot Korps Marinir A.S. Daniel Duggan, yang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat karena diduga melanggar undang-undang pengendalian senjata A.S. setelah ia melatih pilot Tiongkok, berpose untuk difoto dalam gambar selebaran tak bertanggal ini.  Warwick Ponder/Handout melalui REUTERS
Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.


Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

7 jam lalu

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko di apartemen Sentraland Cengkareng Jakarta pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

12 jam lalu

Jurnalis di atas kapal Penjaga Pantai Filipina mengambil foto kapal Penjaga Pantai Cina, selama misi pasokan pasukan yang ditempatkan di kapal Filipina yang kandas, di Laut Cina Selatan, 8 September 2023. REUTERS/Jay Ereno
Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

Penjaga Pantai Filipina berkomitmen menjaga wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan agar Beijing tidak bisa reklamasi.


11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

14 jam lalu

Petugas kepolisian mengevakuasi korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, 11 Mei 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat, dalam kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok tersebut untuk sementara terdapat 11 orang korban meninggal dunia yang terdiri dari 10 orang siswa SMK dan 1 orang pemotor asal Cibogo Kabupaten Subang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus tersebut akan mendapat santunan.


Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

14 jam lalu

Foto udara menunjukkan kepadatan perumahan rakyat di wilayah Jabodetabek, Rabu, 7 Februari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memutuskan untuk menaikan batas harga jual rumah subsidi sekitar 3 persen melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di awal tahun 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

14 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025


Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

14 jam lalu

Berikut ini beberapa cara melunasi utang pinjol yang telanjur menumpuk tanpa gali lubang tutup lubang. Lakukan secara konsisten agar utang lunas. Foto: Canva
Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?


Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

17 jam lalu

Ditjen Minerba ESDM dan Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan proses penegakan hukum penambangan ilegal bijih emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di  Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang