TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementeriannya menemukan sejumlah isu hoax dan disinformasi Pemilu menjelang Pilpres 2024.
Temuan itu di antaranya disinformasi soal Prabowo Subianto gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) setelah Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan batas usia maksimal 70 tahun. Kemudian, hoax soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tolak pendaftaran capres Ganjar Pranowo karena ingin jegal Anies Baswedan.
"Contoh (hoax) lainnya, temuan uang palsu di Pandeglang untuk membeli suara di Pilpres 2024," tutur Budi Arie dalam konferensi pers di Media Center Kominfo, Jumat, 27 Oktober 2023. "Lalu disinformasi penerbitan draf surat suara capres-cawapres 2024. Padahal KPU belum menerbitkan dan mencetak draf surat suara."
Menurut Budi Arie, hoax dan disinformasi Pemilu memang tidak hanya menyasar capres-cawapres. Namun, menyasar KPU dan penyelenggara Pemilu untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pesta demokrasi ini.
Adapun, kata Budi Arie, Kominfo menemukan 98 isu hoax Pemilu sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat hampir 10 kali lipat dibanding temuan hoax Pemilu tahun sebelumnya. "Tahun 2022, hanya ada temuan 10 isu hoax Pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, seiring narasi Pemilu Damai 2024, Kominfo mendorong kampanye "awas hoax Pemilu". Sejumlah langkah strategis pun dilakukan. Salah satunya, kata Budi Arie, meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya hoax Pemilu dan pentingnya verifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Termasuk mendorong platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax Pemilu.
"Kami juga meningkatkan patroli siber dan penerimaan pengaduan masyarakat terkait hoax Pemilu," kata Budi Arie.
Pilihan Editor: Rupiah Hampir Rp 16.000, Apjapi: Jadi Beban Serius bagi Maskapai Penerbangan
