Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Piutang Jusuf Kalla dan Waskita Karya, Ternyata untuk Proyek Ini

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebutkan bahwa ada perusahaan umum milik negara atau BUMN yang belum membayar utang kepada anak perusahaannya sebesar Rp 300 miliar. Diketahui, perusahaan BUMN tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero), sedangkan anak perusahaan Kalla Group adalah PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Dalam sebuah keterangan resminya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa Waskita Karya masih memiliki utang yang belum dibayarkan. Adapun total Rp 300 miliar tersebut adalah total utang yang menunggak selama tiga tahun.

“Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp 300 miliar belum dibayar-bayar,” kata Jusuf Kalla dikutip dari keterangan resminya.

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya tidak mengetahui pasti penyebab BUMN tersebut belum membayar hutang ke perusahaannya. “Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang,” ucap mantan Wakil Presiden Indonesia ini.

Lantas, bagaimana sebenarnya duduk perkara utang Waskita Karya ke perusahaan Jusuf Kalla? 

Manajemen PT Waskita Karya (Persero) akhirnya buka suara menanggapi pernyataan dari pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla. Perseroan menyampaikan bahwa angka final utang perusahaan masih dalam proses perhitungan. Adapun utang-piutang antara dua perusahaan tersebut terjalin dalam proyek pembangunan jalan tol Jakarta – Cikampek Elevated II atau Tol MBZ.

“Dapat kami sampaikan, angka final masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi di proyek Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ),” kata SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, lewat keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Jalan Tol Jakarta – Cikampek Elevated II adalah sebuah proyek jalan tol layang yang membentang sepanjang 36,84 kilometer dari Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Adapun nilai kontrak dari proyek pembangunan ini mencapai Rp 13.530.786.800.000 atau Rp 13,5 triliun.

Jalan tol ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 12 Desember 2019 lalu dengan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated. Kemudian, pada April 2021, jalan tol ini resmi berubah nama menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun pergantian nama ini sebagai tanda penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UEA) yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia selama 45 tahun. Sheikh Mohammed Bin Zayed sendiri merupakan nama Putra Mahkota Abu Dhabi.

Meskipun hampir empat tahun sejak jalan tol tersebut diresmikan, pembayaran utang atas proses pembangunannya belum selesai dilakukan Waskita Karya kepada Bukaka Teknik Utama. Hal inilah yang kemudian diungkapkan oleh pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Ermy pun menjelaskan hubungan kontraktual yang terjalin di antara Waskita-Acset KSO dan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen guna meminta pendapat atau review.

“Hasil review tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS,” ujar Ermy.

Selain itu, lanjut dia, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS. Kewajiban pembayaran itu, menurut Ermy, sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.

Di sisi lain, Jusuf Kalla juga memberikan solusi atas permasalahan utang-piutang antara PT Bukaka Teknik Utama Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero). Menurutnya, pemerintah selaku pemegang saham Waskita Karya harus memberikan jaminan terhadap pembayaran utang tersebut. Karena biasanya, kata Jusuf Kalla, pemegang saham selalu yang bertanggung jawab.

RADEN PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI | MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: LHKPN Syahrul Yasin Limpo Janggal, ICW Desak KPK Dalami

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

7 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

14 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

14 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.