Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PKS Ini Kritik Program Rice Cooker Gratis: Emak-emak Lebih Butuh Harga Pangan Murah

image-gnews
Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati mengkritik program bagi-bagi rice cooker gratis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut dia, program tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

"Saat ini yang lebih dibutuhkan emak-emak (ibu rumah tangga) adalah harga pangan murah dan terjangkau, alih-alih bantuan alat memasak listrik yang memakan anggaran besar," kata Kurniasih melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Oktober 2023. 

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan program pangan rumah lebih patut diprioritaskan ketimbang program rice cooker gratis. Bantuan subsidi harga pangan pokok, menurut dia, lebih dibutuhkan masyarakat. 

Kurniasih juga mengatakan program rice cooker gratis menjadi paradoks dengan imbauan pemerintah untuk beralih dari mengonsumsi bahan pangan lain seiring dengan melonjaknya harga beras. Adapun imbauan tersebut sempat disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian. Ia menyarankan masyarakat mengonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorgum untuk menyiasati kenaikan harga beras.

"Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau," kata Kurniasih. 

Adapun rencana Kementerian ESDM bakal membagikan bantuan rice cooker gratis seiring seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Dalam beleid itu, alat memasak listrik (AML) yang dimaksud adalah alat yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pihaknya mendukung program tersebut karena bisa mendorong bauran energi baru terbarukan (EBT). Meskipun Kementerian ESDM sudah memiliki program transisi energi seperti konversi motor listrik, kata Eddy, program-program lain bisa dilaksanakan secara bersamaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Termasuk program transisi energi di sektor pembangkit listrik yang saat ini masih berbasis batu bara agar beralih menjadi pembangkit berbasis EBT.

Politikus dari Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan program bantuan rice cooker gratis bisa mengurangi ketergantungan LPG 3 kg. Bahkan, bisa mengurangi konsumsi hingga 10 juta tabung per tahun. Selain itu, menurutnya, penggunaan alat memasak listrik bisa memberi kesempatan masyarakat mengubah budaya memasak dan menyerap sedikit dari kelebihan pasokan listrik, terutama di Pulau Jawa.

"Hal itu yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk menyepakati agar program bantuan alat memasak listrik bisa dijalankan," kata Eddy kepada Tempo, Kamis, 12 Oktober 202.

RIRI RAHAYU | YOLANDA AGNIE

Pilihan Editor: Sebut Program Rice Cooker Gratis Bukan Solusi Oversupply Listrik PLN, Ekonom Celios Singgung Penutupan PLTU Industri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

2 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.


Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

6 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam acara Media Briefing PMK 141 Tahun 023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 3 Mei 2024, dimulai dari harta kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang belakangan jadi sorotan.


Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

13 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

18 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat diwawancarai wartawan di Depok, Selasa 25 Juli 2023. ANTARA/Feru Lantara
Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.


Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

22 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.


Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

23 jam lalu

Analis politik dan kebijakan publik Yusfitriadi. Foto : Dokumen Pribadi
Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.


Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

23 jam lalu

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama jajaran kedua partai dalam silaturahmi kebangsaan di kantor DPD Gerindra DKI, Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/INGE KLARA
Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.


Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019. Prabowo tiba mengenakan baju batik cokelat bercampur putih dengan celana hitam sekitar pukul 12.30 didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. TEMPO/Dewi Nurita
Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?


Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu usai acara halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.


Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.