TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kepada para kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Penghargaan itu diberikan kepada daerah yang berhasil menurunkan secara cepat angka stunting (anak kurang gizi).
Dalam cuitannya di akun Instagram @smindrawati, bendahara negara menyebutkan bahwa pada 2022 angka stunting 21,6 persen atau turun tajam dari 2018 yang sebesar 30,8 persen. Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata Sri Mulyani, menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14 persen.
“Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting,” cuit Sri Mulyani sambil mengunggah tujuh foto acara penyerahan penghargaan itu di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Sri Mulyani juga membeberkan anggaran penurunan stunting 2023 di kementerian dan lembaga yang nilainya sebesar Rp 30 triliun. Hingga 30 September 2023, realisasi sebesar Rp 22,5 triliun atau sudah 74,9 persen.
Kemudian, mantan Direktur Bank Dunia itu melanjutkan, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan Stunting melalui transfer keuangan ke pemerintah daerah sebesar Rp 16,56 triliun. Transfer tersebut terdiri dari beberaia pos anggaran.
Pertama, insentif fiskal sebesar Rp 1,68 triliun (insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya Rp 936 miliar dan tahun berjalan Rp 750 miliar). Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 5,91 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp 2,9 triliun atau 49,6 persen).
Ketiga, DAK nonfisik sebesar Rp 8,97 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp 5,5 triliun atau 61,1 persen). Selain itu, ada juga kebijakan Dana Desa yang diarahkan untuk program pencegahan dan penurunan stunting.
“Serta anggaran untuk penurunan stunting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada di kisaran Rp 19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp 4,63 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan ada 12 provinsi prioritas penanganan stunting, di mana seluruh kementerian dan lembaga bersinergi membantu penurunannya. Provinsi prioritas penangan stunting akan ditingkatkan menjadi 17 Provinsi agar semakin cepat penurunan angka stunting..
Adapun total penghargaan insentif fiskal untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik adalah sebesar Rp 1,68 triliun. Penghargaan itu diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten (prestasi tahun 2022). Serta kepada 125 daerah terdiri dari 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten (prestasi tahun 2023).
“Selamat atas prestasinya! Terima kasih juga kepada berbagai kalangan media, lembaga swasta, dan Persit Kartika Chandra Kirana yang ikut aktif menanggulangi stunting,” ujar Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sampaikan Perintah Jokowi untuk Atasi Impor Ilegal dan Sepinya Pasar Tradisional
