Dia menuturkan bahwa beberapa negara mendukung para buruh di Indonesia atas perjuangan melawan Omnibus Law tersebut. Di antaranya Inggris, Brazil dan Australia. Bahkan, Said Iqbal juga meminta agar Konfederasi Serikat Buruh Internasional ITUC untuk membantu untuk melakukan aksi penilakan.
Menurut Said Iqbal, perjuangan ke depan akan semakin besar dan harus terus dilakukan bersama-sama, demi satu tujuan mewujudkan 'Negara Sejahtera'. “Ingat bahwa hari-hari ke depan, perjuangan dan perlawanan akan menjadi semakin besar," tutur Said Iqbal.
Soal usulan kenaikan upah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga sudah pernah menanggapinya. Menurut Ida Fauziyah, itu merupakan masukan yang akan digodok Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sembari mematangkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang akan mengatur pengupahan.
“Itu kan keputusannya bulan November, pastinya sebelum itu. Kami sedang menyerap aspirasi untuk penyempurnaan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021, kami jalan terus,” ujar Ida Fauziyah di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Ida Fauziyah mengatakan sudah ada beberapa provinsi yang aspirasinya didengar Kemenaker. Termasuk dari semua stakeholder, pengusaha yang keberatan dengan kenaikan upah minimum 2023 15 persen.
“Kami akan dengarkan, baik pengusaha maupun buruh, di dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini yang akan merekomendasikan kepada menteri,” tutur Ida Fauziyah.
Menurut Ida Fauziyah, jika ada pertumbuhan ekonomi lalu inflasi terkendali tentu akan ada kenaikan upah minimum. “Data yang kami gunakan adalah dari Badan Pusat Stastistik (BPS),” ucap dia.
Pilihan editor: Said Iqbal Serukan Kaum Buruh Tidak Pilih Partai Pendukung UU Cipta Kerja
