![Petugas memegang alat pengisi daya kendaraan listrik dalam pameran Festival Energi Terbarukan [RE]Spark di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memfasilitasi startup energi terbarukan yang telah tergabung dalam program inkubasi dan akselerasi New Energy Nexus Indonesia serta mitra-mitra startup inovatif lainnya untuk menunjukan inovasinya demi tercipta ekonomi hijau di Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan](https://statik.tempo.co/data/2022/06/02/id_1114434/1114434_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Berlin Global Dialogue (BGD) di Berlin, Jerman pada Jumat, 29 September 2023. Dalam forum itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi model bagi keberhasilan proses transisi energi hijau secara global.
Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia.
"Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 29 September 2023.
Ia menyebut, untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi, Indonesia membutuhkan pendanaan yang diperlukan mencapai Rp 3.500 triliun atau sekitar USD 246 miliar. "Pemerintah Indonesia secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global," kata Sri Mulyani.
Ia juga mengatakan, salah satu bentuk langkah konkret pemerintah adalah dengan memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.
Menkeu juga menegaskan, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan. "Indonesia telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah mengeluarkan ASEAN Green Taxonomy versi 2, yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau.
"Berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD 500 juta, dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar belum dapat terealisasikan sepenuhnya," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga berpendapat, proses transisi energi tersebut hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak. "Termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju," tambah Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga kembali menyuarakan tentang perlunya dunia untuk mendukung proses transisi menuju energi bersih.
Sebagai informasi, BGD merupakan forum diskusi global para pemimpin negara, pebisnis dan akademisi dunia. BGD tahun 2023 kali ini merupakan kegiatan pertama yang baru diselenggarakan dan menghadirkan Presiden, Menteri, Akademisi dan CEO perusahaan internasional, yang secara khusus membahas tentang isu energi dan perubahan iklim serta peluang pembiayaannya.
Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Terjerat Kasus Korupsi, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya
