5. Rachmat Gobel soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat: Tak Adil Bagi Rakyat
Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel ikut menanggapi penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023. Beleid itu mengatur tentang pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Rachmat Gobel menilai aturan itu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlaku tak adil terhadap kemajuan kesejahteraan umum, apalagi ini ada unsur investasi asing. Menurut dia, APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha.
“Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini menjadikan Presiden Joko Widodo yang sudah memiliki sangat banyak legacy luar biasa dalam memimpin Indonesia menjadi bisa tercederai dan menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya lewat keterangan tertulis dikutip Jumat, 22 September 2023.
Gobel lalu mengungkit bagaimana awal mula dari proyek sepur kilat itu digadang-gadang tidak akan membebani APBN. Pada 1 Oktober 2015, pemerintah mengumumkan bahwa Cina memenangkan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan mengalahkan Jepang karena empat hal.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: OJK Buka Suara Usai Panggil AdaKami Buntut Dugaan Nasabah Pinjol Bunuh Diri