TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2023 mencapai Rp 1.821,9 triliun. Nilai tersebut 74,0 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, dan tumbuh 3,2 persen year on year (YoY).
“Pendapatan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun,” ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita yang disiarkan langsung di akun YouTube Kemenkeu RI pada Rabu, 20 September 2023.
Bendahara negara menjelaskan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.246,97 triliun (72,58 persen dari target APBN), tumbuh 6,4 persen YoY, lebih rendah dari bulan sebelumnya 7,8 persen YoY. Sehingga kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik.
“Namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS),” kata Sri Mulyani.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 171,6 triliun (56,6 persen dari target APBN), turun 16,8 persen YoY dipengaruhi penurunan bea keluar dan cukai. Namun, penerimaan bea masuk tumbuh 3,0 persen YoY, didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs dolar Amerika meskipun terjadi penurunan basis impor.
Penerimaan bea cukai turun 5,6 persen YoY karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea keluar turun 80,3 persen YoY akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. “Serta turunnya volume ekspor mineral,” ucap dia.
Sedangkan realisasi PNBP tumbuh positif di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu mencapai Rp 402,8 triliun (91,3 persen dari target APBN), tumbuh 4,3 persen YoY. Hal itu, Sri Mulyani berujar, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan sumber daya alam (SDA) non minyak dan gas dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
Pendapatan SDA non migas mencapai Rp 97,3 triliun (150,2 persen dari target APBN) akibat penyesuaian tarif iuran produksi/ royalti batu bara. Pendapatan KND mencapai Rp 65,5 triliun (133,3 persen dari target APBN) disumbang setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan.
“Sementara itu, pendapatan SDA migas, 58,7 persen dari target APBN, melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi,” kata Sri Mulyani.
PNBP lainnya mencapai 96,2 persen dari target APBN. Angka tersebut menurun disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Sementara, kata dia, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 65,1 persen dari target APBN juga menurun disebabkan penurunan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.
Pilihan Editor: Sri Mulyani: APBN hingga Agustus 2023 Surplus Rp 147,2 Triliun
