TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga Agustus 2023 mencapai Rp 1.674,7 triliun. Angka tersebut 54,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 1,1 persen year on year (YoY).
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp 1.170,8 triliun (52,1 persen dari pagu), ditopang belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 581,6 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp 589,1 triliun.
“Sebanyak 55,5 persen dari BPP atau sebesar Rp 649,7 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang disiarkan langsung di akun YouTube Kemenkeu RI pada Rabu, 20 September 2023.
Belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tersebut meliputi perlindungan sosial, petani dan UMKM. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta, serta berupa bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat atau mesin pertanian, dan bantuan ternak.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,3 juta pelanggan, dan subsidi LPG 3 Kg untuk 4,7 juta metrik ton. Ditambah lagi subsidi dan kompensasi untuk 10.224,5 ribu kilo liter bahan bakar minyak (BBM), dan subsidi perumahan untuk 132,4 ribu unit.
Di sektor Pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar untuk 11,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 725,3 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,3 juta siswa. “Serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 804,85 ribu peserta,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan di sektor Infrastruktur, seperti pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi dan persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, juga digunakan untuk memberikan bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga
“Belanja prioritas juga terus dijaga. Realisasi belanja prioritas mengalami pertumbuhan positif di semua sektor, yaitu kesehatan 5,5 persen YoY, ketahanan pangan 7,0 persen YoY, Pendidikan 7,1 persen YoY, dan infrastruktur 8,3 persen YoY,” ucap dia.
Adapun transfer ke daerah, bendahara negara menambahkan, telah tersalurkan sebesar Rp 503,9 triliun (61,9 persen dari Pagu), tumbuh 5,2 persen YoY. Sementara realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) naik 54,6 persen YoY akibat naiknya pagu DBH khususnya jenis cukai hasil tembakau (CHT), Minerba, dan Migas tahun anggaran 2023.
Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik naik 26,9 persen YoY disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. Sementara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. “Serta dana desa sedikit lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 146.123 unit rumah di 390 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan jumlah penerima program native sebanyak 10.159 orang, penerima dari Kemendikbud Ristek sebanyak 75.902 orang, dari Kemenag sebesar 27.575 orang, serta pendanaan riset untuk 2.463 proyek.
“Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI),” ujar Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Sri Mulyani: APBN hingga Agustus 2023 Surplus Rp 147,2 Triliun
