TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 22 gigawatt pada 2060. Dia menuturkan, pemerintah sudah berkomitmen mengembangan energi terbarukan tersebut melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau. Hal ini seiring upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.
"Pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan program mitigasi risiko sumber daya panas bumi," tutur Ma'ruf Amin dalam acara 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exibition di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Rabu, 20 September 2023
"Saya harap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya."
Ma'ruf Amin juga meminta kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi diperbaiki. Termasuk mekanisme dalam menarik minat para pengembang panas bumi di Indonesia. Misalnya dalam program penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selama ini dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Perlu diperluas lokasi-lokasi yang datanya belum mencukupi untuk mempermudah pengembang."
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin berharap pembangkit listrik panas bumi dapat dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Utamanya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Karena itu, dia berharap pemerintah dan pengembang panas bumi bisa bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi. Baik untuk pengolahan sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, maupun untuk pariwisata di wilayah yang dikelola.
"Saya berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaamn secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak dan prospek pelaksanaan oleh pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," ucap Ma'ruf Amin.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Teken Aturan Baru Jaminan Utang Kereta Cepat, Jadi Beban Tidak Langsung APBN?
