TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan sembilan fraksi partai di DPR RI periode 2019-2024 dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Gubernur Bank Indonesia.
Agenda tersebut diawali dengan pemaparan laporan dan pengesahan hasil panja dan pembacaan naskah RUU APBN 2024. “Laporan panja sudah dibacakan, semua naskah RUU APBN 2024. Dapatkan kita setujui sebagai hasil kesepatakan bersama pemerintah dan Badan Anggaran sebagai kesepakatan tingak satu pembahasan APBN 2024, setuju?” ujar Ketua Badan Anggaran Said Abdullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 September 2-23.
Pertanyaan Said itu lantas ditanggapi oleh peserta rapat kerja: “Setuju,” teriak peserta rapat kerja kompak dan dialnjutkan dengan ketukan palu oleh Said sebagai tanda setuju.
Dalam pembahasan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan dalam sasaran indikator pembangunan 2024 yang lebih baik dibandingkan dengan 2023. Di mana target tingkat kemiskinan disepakati berkisar 6,5-6,7 persen atau lebih rendah dari target 7,5-8,5 persen pada tahun 2023.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka 5-5,7 persen lebih rendah dari pada 5,3-6 persen pada 2023. Rasio gini—gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi—pada level 0,374-0,377 lebih rendah daripada 0,75-0,378 pada 2023. Nilai tukar petani (NTP) 105-108 lebih tinggi dari 105-107 pada 2023, begitu pula nilai tukar nelayan dari 107-110 lebih tinggi dari 107-108 pada 2023.
Dalam rapat itu juga disepakati bahwa pendapatan negara ditargetkan Rp 2.802,3 triluun pada RAPBN 2024, angka ini lebih tinggi dari usulanyang sebesar Rp 2.781,3 triliun. Sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.325,1 triliun, di mana alokasinya meningkat sebesar Rp 201,5 triliun dibandingkan outlook 2023 yang sebesar Rp 3.123,6 triliun.
Kemudian rapat juga dilanjutkan dengan pendapat mini semua fraksi sebagai sikap akhir fraksi. Di mana perwakilan sembilan fraksi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di mana semuanya menyetujui agar RAPBN bisa dilanjutkan pembahasannya.
Perwakilan dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto menjelaskan dalam menjalankan APBN 2024, pemerintah harus bisa menjaga kondisi ekonomi makro yang kondusig. Khususnya dalam mendorong ekonomi yang berkualitas, inflasi terkendi, meningkatkan investasi, dan dapat mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global ke domestik.
“Pemerintah harus dapat mengelola sumber daya perekonomian nasional untuk dapat memberikan ruang fiskal pendapatan negara dalam APBN,” tutur Edy.
Menurut dia, APBN adalah fungsi alokasi harus dapat mengarahkan belanja negara yang berkualitas dalam memenuhi kebituhan dasar rakyat dan memberikan pelayanan bagi rakyat. Selain itu harus melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, memajukan kekuatan perekonomian nasional, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Edy berpesan agar pemerintah harus dapat menuntasan berbagai permasalahan yang masih mengahambat urusan rakyat di tahun terakhir pemerintahannya. Khususnya dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, batuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan listrik untuk desa, urusan layanan publik lainnya.
“Pemerintah harus meninggalkan legacy, landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Edy.
Sementara perwakilan dari Fraksi Partai Golkal Salim Fakhri menekankan bahwa tahun 2024 memiliki arti penting dan akan menjadi tahun politik yang tidak biasa, karena pertama kalinya akan menyelenggarakan rangkaian pemilu serentak, mulai dari pemilu legislatif, presiden, hingga pemilihan kepala daerah secara bersamaan.
Selain tahun politik, 2024 juga merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengatakan ujung masa jabatan, pemerintahan saat ini dituntut mampu menyelesaikan program serta proyek strategis nasional (PSN) yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.
“Hal ini penting untuk memastikan agar transisi pemerintahan yang akan datang dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Dalam hal ini APBN 2024 dituntut melanjutkan penyelesaian PSN serta membangun fondasi yang kokoh bagi agenda yang bersifat janbgka panjang seperti pembangunan IKN,” kata Salim.
Sedangkan dari Fraksi Partai Gerindra Rahmat Muhajirin menuturkan APBN 2024 harus digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inkusif dan berkelanjutan. Menurut dia, ke depan kondisinya akan terus menantang di tengah tekanan berat dan ketidakpastian perekonomian global.
“Mulai dari tensi geopolitik, ketatnya likuiditas global dan laju inflasi global yang masih belum kembali ke level pra pandemi. Bahkan ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi,” ujar Rahmat.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2023 dan 5,2 persen pada 2024 dia mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan tetap tinggi serta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2024 dengan kualitas yang lebih baik.
“Dalam hal itu Gerindra berpandangan ke depan pemerintah harus fokus pada kekuatan ekonomi domestik. Serta upaya perbaikan fundamental ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan industri dasar di bidang pertanian dan ketahanan,” kata Rahmat.
