TEMPO.CO, Jakarta - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. meminta dukungan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan 4 proyek di Ibu Kota Negara (IKN) dan 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun depan. Dukungan pemerintah yang dimaksud dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh perusahaan berkode saham WIKA itu sebesar Rp 6 triliun untuk tahun 2024.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mufti Anam, mempertanyakan permintaan PMN tersebut. “Dengan keadaan Wijaya Karya sekarang, ini kan seperti dagelan,” kata Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Jika berkaca pada kondisi WIKA di lantai bursa saat ini, kata Mufti, nilai saham WIKA hanya Rp 444. Artinya harga saham BUMN konstruksi itu sudah jeblok hingga 500 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021.
“Bahkan, nilai market kapitalisasinya saja hanya Rp 3,98 triliun. Masih jauh lebih besar PMN yang diminta oleh WIKA kepada negara. Ini bahkan nggak masuk di akal,” ujar Mufti.
Politikus PDIP itu lalu mempertanyakan PMN senilai Rp 6 triliun yang diminta itu benar-benar digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah. DPR kemudan meminta WIKA untuk merinci 41 proyek strategis (4 Proyek IKN dan 37 PSN) yang WIKA katakan sebelumnya.
“Saya khawatir Rp 6 triliun ini hanya untuk gali lubang tutup lubang. Maka harapan kami 6 triliun itu betul-betul untuk tugas negara,” ucap Mufti.
Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, berupaya meyakinkan Komisi VI DPR bahwa dampak positif PMN kepada WIKA akan sangat besar. PMN, menurut dia, akan mempercepat pemulihan keuangan WIKA, sehingga perseroan dapat memaksimalkan potensi pengembangan proyek yang sedang atau akan berjalan dengan cost of fund yang lebih murah.
Selanjutnya: Menteri BUMN Erick Thohir pada awal Juni 2024 lalu ...
