Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Potensi Pendapatan Hilang Rp 78 Miliar Akibat Kekeringan, Petani Lumajang Salahkan Pemerintah

image-gnews
Lahan pertanian mengalami kekeringan dan tidak ditanami di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Foto: David Priyasidharta
Lahan pertanian mengalami kekeringan dan tidak ditanami di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Foto: David Priyasidharta
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Potensi pendapatan petani Lumajang diperkirakan hilang sebesar Rp 78 miliar dalam dua tahun terakhir ini. Potensi kehilangan itu baru dihitung dari ratusan hektare sawah yang gagal menanam padi di tiga desa dan kelurahan di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

TEMPO menghimpun data dari sejumlah petani dan kelompok tani di tiga desa dan kelurahan yakni Desa Boreng, Blukon dan Kelurahan Rogotrunan. Ratusan sawah di tiga wilayah ini selama tiga tahun terakhir ini tidak mendapatkan pasokan air dari Daerah Irigasi Boreng yang berhulu di Dam Gambiran pasca dam Gambiran jebol diterbang air bah yang berupa lahar hujan.

Informasi yang diperoleh TEMPO menyebutkan Dam Gambiran menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang dengan irigasinya bernama DI Boreng. Dam Boreng layanan irigasi kurang lebih 270 hektare menjadi kewenangan kabupaten. 

Sementara bendung kewenangan provinsi berada di Desa Sentul (Dam Jurangdawir) dan di Desa Mojosari (Dam Brugpurwo). Sesuai baku sawah, pelayanannya lebih 1.000 hektare.

Data yang diperoleh TEMPO dari Kelompok Tani setempat menyebutkan dari sekitar 350 hektare sawah di tiga desa dan kelurahan itu yang mengandalkan pasokan air dari DI Boreng, hanya kurang lebih 10 persen saja yang menanami lahannya dengan padi. Sebagian besar lahan itu ditanami tanaman non padi.

"Padahal sebelumnya hampir seluruhnya ditanami padi," kata Lutfi, salah satu tokoh petani di Kelurahan Rogotrunan. 

Setiap tahun sebagian besar petani panen sampai tiga kali. Artinya luas tanam bisa mencapai tiga kali luas lahan. Jika luas lahan 350 hektare, berarti luas tanam 1.050 hektare. Jika rata-rata setiap kali panen menghasilkan 5 ton gabah kering dan harga gabah kering rata-rata Rp 5 Ribu per Kilogram, maka potensi pendapatan petani yang hilang bisa sampai Rp 78 Miliar.

"Padahal ketika musim kemarau, harga gabah kering bisa mencapai Rp 7 ribu per Kilogram," katanya.

Selanjutnya: Masalah infrastruktur saluran irigasi tidak kunjung terselesaikan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan Pasar Baru Tanjungpinang (Encik Puan Perak). Foto Humas Pemprov Kepri
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.


Ekonom CORE Sebut Potensi Pendapatan dan Belanja Terdampak dari Tambahan APBN Kementerian

2 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Rapat Paripurna tersebut beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN tahun 2025 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom CORE Sebut Potensi Pendapatan dan Belanja Terdampak dari Tambahan APBN Kementerian

Ekonom CORE Indonesia menanggapi perubahan atau persetujuan APBN 2025 yang dilakukan pemerintah.


Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat dengan Badan Anggaram DPR di kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Dana Pendidikan dari Pendapatan atau Belanja APBN, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani usul dana pendidikan berdasarkan pendapatan APBN, sedang DPR tetap ingin pertahankan jumlahnya dihitung dari anggaran belanja.


OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

3 hari lalu

Gedung OJK. Google Street View
OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan menjaga independensi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.


Bakal Libatkan Mahasiswa untuk Cetak 1 Juta Hektar Sawah dengan Gaji Rp 10 Juta, Mentan: Supaya Betah

4 hari lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja komisi IV DPR RI di Jakarta, (20/6/2024).
Bakal Libatkan Mahasiswa untuk Cetak 1 Juta Hektar Sawah dengan Gaji Rp 10 Juta, Mentan: Supaya Betah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan institusinya akan melibatkan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan program merdeka belajar untuk mencetak satu juta hektar sawah


BNPB Gelar Simulasi Potensi Gempa Zona Megathrust di 4 Kabupaten

5 hari lalu

Petugas BPBD melakukan droping air bersih langsung ke pemukiman warga di Kelurahan Rowosari, Tembalang, Kota Semarang,  Jumat 9 Agustus 2024. Saat ini warga di 2 kelurahan sudah meminta bantuan air bersih ke BNPB dan permintaan akan terus meningkat seiring dengan datangnya musim kemarau. Tempo/Budi Purwanto
BNPB Gelar Simulasi Potensi Gempa Zona Megathrust di 4 Kabupaten

BNPB menyatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi budaya dan pembelajaran seumur hidup.


Eks Bupati Lumajang Beberkan Pemeriksaan Polda Jatim soal Kasus Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru

6 hari lalu

Thoriqul Haq ( baju putih) menerima SK Penetapan sebagai bakal calon bupati Lumajang dari Sekretaris Lembaga Pemenangan Partai (LPP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Zainul Munasichin, Selasa, 14 Mei 2024. Foto: DPC PKB Lumajang
Eks Bupati Lumajang Beberkan Pemeriksaan Polda Jatim soal Kasus Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru

Eks Bupati Lumajang yang juga politikus PKB Thoriqul Haq diperiksa Polda Jatim soal kasus bantuan bencana erupsi Gunung Semeru.


Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

7 hari lalu

Petani di Yogyakarta yang videonya viral karena manfaatkan aplikasi Google Assistant di areal lahannya. Dok. Twitter
Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

Video seorang pria yang disebutkan sebagai petani milenial asal Yogyakarta memanfaatkan aplikasi Google Assistant dan internet viral di medsos.


Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Jawa Barat Siapkan Dana Rp 124 Miliar

8 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Jawa Barat Siapkan Dana Rp 124 Miliar

Pemerintah Jawa Barat menyiapkan dana dari pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 124 miliar untuk menghadapi kekeringan


Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

8 hari lalu

Petani mengangkut air dari kubangan yang telah digali sedalam dua meter untuk menyiram kebun semangka di area pertanian kawasan Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 September 2024. Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama dua pekan terhitung mulai 30 Agustus hingga 12 September 2024. Status tersebut dituangkan dalam surat keputusan bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.532BPBD/2024 tenggal 30 Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

Kekeringan diprediksi bakal menyebabkan sejumlah daerah mengalami gagal panen.