TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara perihal konflik panas yang sedang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Mantan Ketua Hipmi itu menilai konflik tersebut muncul akibat sosialisasi yang belum berjalan dengan baik.
“Dugaan saya, pertama, sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintah saya turun langsung,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 13 September 2023 dilansir dari laman YouTube Komisi VI DPR RI Channel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang menyampaikan mengutus Bahlil Lahadalia untuk pergi ke Pulau Rempang. “Mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, pada Selasa, 12 September 2023.
Penjelasan yang dimaksud Jokowi adalah soal kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter persegi plus bangunan tipe 45. Konflik yang terjadi di Rempang, menurut presiden, terjadi karena bentuk komunikasi yang kurang baik.
“Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi dalam kesempatan yang sama.
Konflik Tidak Hanya Terjadi di Rempang
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Bahlil menceritakan awal mula konflik di Pulau Rempang terjadi. Dia menilai konflik yang muncul seperti di Pulau Rempang tak hanya sekali terjadi di Indonesia.
Bahkan, kata Bahlil, konflik selalu muncul saat Indonesia memiliki proyek besar yang akan digarap. “Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah),” ujarnya.
Ia juga menyoroti orang asing yang menunjukkan sikap tak suka melihat Indonesia bergerak lebih maju. “Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ?” ucap Bahlil.
Warga Tidak Memiliki Hak Atas Tanah
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa separuh dari warga di Pulau Rempang tidak memiliki hak atas tanah di kawasan tersebut. Bahkan menurut dia, Rempang sebenarnya sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PB Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sejak 2002 atau 2003 silam. Namun, dia mengaku tidak tahu-menahu tentang kerja sama tersebut.
Bahlil mengatakan kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023 untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group. Penandatanganan tersebut terjadi karena dia melihat ada potensi yang signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor dan supplier yang bisa diklaim anak-anak bangsa.
Selanjutnya: Bahlil juga mengaku sempat bertemu dengan...
