TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyayangkan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai tindakan represif yang dilakukan aparat menunjukkan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
"Saya juga menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung berpihak pada investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat," kata Achmad melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 September 2023.
Adapun bentrok sebelumnya terjadi antara warga dengan aparat gabungan TNI-Polri terjadi di Pulau Rempang. Hal ini seiring penolakan warga yang terancam digusur untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.
Menurut Achmad, kasus Pulau Rempang merupakan cerminan dari banyak kasus serupa di tanah air ketika masyarakat menjadi korban kepentingan bisnis dan politik. Dia mengatakan pemberian hak guna usaha (HGU) kepada pihak swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diatasi.
"Saya memahami pentingnya investasi dan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi tanpa memperhatikan hak-hak rakyat, pertumbuhan yang tercapai adalah pertumbuhan yang cacat," ujar Achmad.
Sandiaga: Investasi Butuh Suasana Kondusif
Konflik yang terjadi di Pulau Rempang memang tengah menyita perhatian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga buka suara soal ini.
"Saya berharap ini bisa ditangani dengan lebih baik karena investasi ingin suasana kondusif. Kalau tidak kondusif, investasi kemungkinan tidak akan mulus," ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor Kemenparekraf, Senin, 11 September 2023.
Proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kawasan tersebut dijadikan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023.
Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Sandiaga mengatakan kawasan wisata yang bakal dikembangkan untuk Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, adalah konsep pariwisata hijau atau green tourism.
"Kami masih menunggu proses. Tapi kami mengingatkan saat rakor, agar jangan sampai ide yang baik dalam mengembangkan suatu kawasan industri yang mengacu pada industru hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan sebagainya, aspek dari warga masyarakat terabaikan," ucap Sandiaga.
Sandiaga pun mengatakan sosialisasi pengembangan kawasan tersebut harus digencarkan. Masyarakat mesti diberikan keyakinan dan kepastian dari segi hukum maupun kepastian mata pencaharian alias aspek ekonomi.
"Itu yang saya garis bawahi dan saya sampaikan kepada rakor penyiapan dari kawasan industri di Rempang," ucap Sandiaga.
Selanjutnya: Hadi Tjahjanto bicara soal status tanah Pulau Rempang...
