Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imbas Kekeringan Ekstrem El Nino, Mentan: Kita Kehilangan 1,2 Juta Ton Beras

image-gnews
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengoperasikan alat berat saat penanaman padi perdana Gerakan Nasional El Nino di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Senin, 7 Agustus 2023. Mentan memastikan kebutuhan beras dalam menghadapi cuaca buruk el nino dalam kondisi aman. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengoperasikan alat berat saat penanaman padi perdana Gerakan Nasional El Nino di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Senin, 7 Agustus 2023. Mentan memastikan kebutuhan beras dalam menghadapi cuaca buruk el nino dalam kondisi aman. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan dampak dari kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino. Ia mengatakan produksi beras di Tanah Air pun turun hingga lima persen.  

"Analisa data kami, kalau ini El Nino dengan kapasitas yang sangat tinggi, kita kehilangan 1,2 juta ton beras," kata Syahrul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 Agustus 2023. 

Karena itu, Kementerian Pertanian akan melakukan intensifikasi lahan sawah seluas 500 hektare untuk mengantisipasi dampak El Nino. Adapun Kementan mencatat ada 870 ribu hektare lahan petani yang terdampak kekeringan ini. 

Program intensifikasi lahan pertanian ini akan dilakukan di 10 provinsi dan 100 kabupaten di Indonesia. Menurutnya, 500 hektare lahan tersebut merupakan daerah hijau sehingga produksi padi masih bisa digenjot meski pada masa El Nino.

Dengan program itu, Syahrul mengatakan hasil produksi di lahan tersebut bisa bertambah dengan indeks panen (IP) menjadi 300. Sehingga, kata dia, bisa menghasilkan 3 juta ton gabah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Di lapangan masih menunjukkan hujan masih ada, air di sungai-sungai kita ukur di Bengawan Solo, di Brantas ternyata masih cukup, artinya belum terdampak signfiikan," kata dia. 

Selain melakukan intensifikasi lahan, Kementerian Pertanian juga melakukan peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian atau alsintan untuk mempercepat tanam. Kementerian juga melakukan peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dan parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, dan pompanisasi.

Pemerintah juga akan menyediakan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Disertai pelaksanaan program 1.000 hektare per kabupaten untuk memitigasi dampak El Nino. Ditambah dukungan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dan asuransi pertanian.

Pilihan EditorBapanas Pastikan Cadangan Beras Cukup Meski Produksi Turun 5 Persen Karena El Nino

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

17 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Respons KPK atas Putusan PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Jaksa KPK menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi dan akan mempelajari putusan itu.


KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

17 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
KPK dan Syahrul Yasin Limpo Tidak Hadiri Sidang Putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi kabulkan permohonan banding Jaksa KPK atas vonis Yasin Limpo dalam perkara korupsi di Kementan.


Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

21 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Hukuman terhadap Syahrul Yasin Limpo bertambah menjadi 12 tahun penjara


Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

21 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo Jadi 12 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 M

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sidang banding perkara Syahrul Yasin Limpo lebih berat daripada vonis Pengadilan Tipikor Jakarta.


BNPB Gelar Simulasi Potensi Gempa Zona Megathrust di 4 Kabupaten

4 hari lalu

Petugas BPBD melakukan droping air bersih langsung ke pemukiman warga di Kelurahan Rowosari, Tembalang, Kota Semarang,  Jumat 9 Agustus 2024. Saat ini warga di 2 kelurahan sudah meminta bantuan air bersih ke BNPB dan permintaan akan terus meningkat seiring dengan datangnya musim kemarau. Tempo/Budi Purwanto
BNPB Gelar Simulasi Potensi Gempa Zona Megathrust di 4 Kabupaten

BNPB menyatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi budaya dan pembelajaran seumur hidup.


Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

7 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. ANTARA/Yudi Manar
Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

Kecenderungan calon kepala daerah berkampanye dengan membagikan beras akan meningkatkan kebutuhan beras saat Pilkada.


Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Jawa Barat Siapkan Dana Rp 124 Miliar

8 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Siaga Darurat Kekeringan, Pemprov Jawa Barat Siapkan Dana Rp 124 Miliar

Pemerintah Jawa Barat menyiapkan dana dari pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 124 miliar untuk menghadapi kekeringan


Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

8 hari lalu

Petani mengangkut air dari kubangan yang telah digali sedalam dua meter untuk menyiram kebun semangka di area pertanian kawasan Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 September 2024. Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama dua pekan terhitung mulai 30 Agustus hingga 12 September 2024. Status tersebut dituangkan dalam surat keputusan bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.532BPBD/2024 tenggal 30 Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

Kekeringan diprediksi bakal menyebabkan sejumlah daerah mengalami gagal panen.


Kekeringan Meluas, Pemkab Bekasi Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

11 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Kekeringan Meluas, Pemkab Bekasi Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Pemkab Bekasi tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan terhitung mulai 30 Agustus hingga 12 September 2024.


Pj. Bupati Bekasi Tentukan Langkah Konkret Atasi Kekeringan

11 hari lalu

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, memimpin rapat penanganan kekeringan, bersama perangkat daerah terkait di Bekasi, Jumat, 23 Agustus 2024. Dok. Pemkab Bekasi
Pj. Bupati Bekasi Tentukan Langkah Konkret Atasi Kekeringan

Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, mengumumkan serangkaian langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah utara Kabupaten Bekasi