Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Staf Ahli Kemenkeu: Core Tax System Permudah Pengawasan Wajib Pajak

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat segera menjalankan core tax administration system (CTAS) atau sistem inti administrasi perpajakan. Menurut Staf Ahli Kemenkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, reformasi sistem ini dapat mengoptimalkan layanan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Sistem baru itu diklaim mampu membuat masyarakat tidak ribet mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT). Namun, Yon beranggapan, core tax system tidak semata-mata mengubah modus pelayanan Kemenkeu kepada wajib pajak.

“Mempermudah kita juga memberikan pengawasan sehingga tentu dengan cara kerja yang lebih baik. Kepatuhan sukarela bisa meningkat dan enforcement compliance-nya juga lebih bisa kita dorong,” kata Yon Arsal dalam acara diskusi “Arah Kebijakan Pajak RAPBN 2024” di Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Agustus 2023. 

Saat ini, Yon mengungkapkan bahwa Kemenkeu saat ini juga sedang menyiapkan pelatihan bagi para pegawai instansi terkait agar dapat beradaptasi dan mengoperasikan core tax system sebelum diluncurkan nanti. Sejumlah 46 ribu pegawai pajak terlibat dalam pelatihan dan persiapan ini.

“Training juga kita lakukan karena kan nanti secara paralel teman-teman kita selaku petugas, juga tentu harus kita siapkan. Jadi training juga berjalan secara paralel,” ucap Yon Arsal. 

Selain mempermudah pembayaran pajak, core tax system juga ditengarai akan menjadi sistem terintegrasi yang dapat mengurangi beban pekerjaan manual, mendorong produktivitas, dan meningkatkan kapabilitas pegawai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk lembaga pemungut pajak sendiri, keberadaan sistem ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, kepatuhan pajak, penerimaan pajak, dan menyajikan data yang real time dan valid. 

Core tax system sendiri diharapkan dapat mulai digunakan pada awal tahun 2024. “Mudah-mudahan tahun 2024 (core tax system) kita rolling up,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Ahad, 6 Juli 2023. 

SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: LRT Jabodebek Dipuji Jokowi dan Para Menteri, Masyarakat: Rem Kurang Halus

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

8 jam lalu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata saat ditemui usai sidang paripurna pengesahan UU APBN 2024 di Senayan, Jakarta pada Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara perihal kabar pemerintah memiliki utang ke badan usaha milik negara atau BUMN PT PLN (Persero).


Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan

1 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ramai Soal Rencana Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Kemenkeu: Tetap 11 Persen Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) tetap sebesar 11 persen pada 2024. Kapan terjadi kenaikan PPN?


Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

1 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

BKF Kemenkeu mengungkapkan RAPBN 2024 belum mempertimbangkan anggaran BBM jenis Pertamax yang disebut akan menggantikan Pertalite.


Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama 4 tahun banyak sekali pelajaran bahwa ketidakpastian global akan selalu ada dan APBN sebagai instrumen yang strategis harus mampu melaksanakan tugas alokasi distribusi dan stabilisasi.


AirNav Ajukan Tambahan PMN Tunai Rp 659 Miliar dan Nontunai Rp 892 Miliar, untuk Apa Saja?

3 hari lalu

Petugas Airnav memantau pergerakan pesawat di menara kontrol Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mengalami peningkatan pada H-5 Lebaran 2022. Sementara itu, secara kumulatif sejak H-7 Lebaran 2022 pergerakan penumpang transportasi udara tercatat merupakan yang tertinggi. TEMPO/Subekti.
AirNav Ajukan Tambahan PMN Tunai Rp 659 Miliar dan Nontunai Rp 892 Miliar, untuk Apa Saja?

BUMN Petugas Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).


Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.


KTT G20 India, Jokowi Dorong ASEAN jadi Jangkar Stabilitas Kawasan di Indo-Pasifik

10 hari lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan mendampingi Presiden RI, Joko Widodo dalam Pertemuan Pertama MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia) Leaders' Gathering yang merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 G20 di New Delhi, India.
KTT G20 India, Jokowi Dorong ASEAN jadi Jangkar Stabilitas Kawasan di Indo-Pasifik

Presiden Jokowi saat mengikuti KTT G20 India menegaskan Indonesia akan mendorong ASEAN untuk jadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik.


Manfaatkan e-Samsat Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

11 hari lalu

Sistem e-Samsat digital ini baru ada di wilayah Jakarta Selatan. Dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh Samsat di Indonesia.
Manfaatkan e-Samsat Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

Saat ini pemilik kendaraan bermotor dapat membayar pajak secara daring melalui e-Samsat. Begini caranya.


RAPBN 2024, ICP Naik jadi USD 80 per Barel dan Lifting Minyak Naik jadi 635 Ribu Barel per Hari

15 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)
RAPBN 2024, ICP Naik jadi USD 80 per Barel dan Lifting Minyak Naik jadi 635 Ribu Barel per Hari

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu membeberkan perubahan asumsi ICP serta lifting minyak dalam asumsi dasar makro RAPBN 2024. Dampaknya ke defisit?


Komisi XI DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu Rp 48,35 Triliun, Ini Rinciannya

16 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu Rp 48,35 Triliun, Ini Rinciannya

Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 48,35 triliun dengan sejumlah pergeseran antarprogram.