Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LPEM UI Nilai UU Anti Deforestasi Jadi Cara Eropa Mengendalikan Harga Sawit

image-gnews
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono dalam diskusi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan di Bandung Barat, Rabu, 23 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono dalam diskusi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan di Bandung Barat, Rabu, 23 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki kembali mengkritik Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diterbitkan oleh Uni Eropa (EUDR). Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, Eugenia Mardanugraha menilai aturan tersebut menjadi cara Uni Eropa mengendalikan harga sawit

Menurutnya, regulasi yang mencegah impor produk-produk pertanian dan hutan terkait deforestasi ilegal tersebut tak lebih dari sekadar upaya Eropa menghambat kemajuan industri Indonesia, termasuk industri kelapa sawit. 

"Dengan regulasi itu mereka berupaya mengendalikan harga sawit internasional,” kata Eugenia saat ditemui di kawasan Bandung Barat, 23 Agustus 2023. 

Ia menjelaskan penguasaan pasar keuangan juga sangat menentukan prospek dan masa depan industri kelapa sawit Indonesia. Eugenia menilai masa depan industri sawit Indonesia pun ditentukan oleh siapa yang mengendalikan harga sawit internasional.

Karena itu, ia mengaku tak heran Uni Eropa menerbitkan UU Anti Deforestasi. Indonesia, tuturnya, harus menguasai pasar keuangan. Sebab tata kelola industri sawit saja tidak cukup. Ia menegaskan untuk membangun industri ini pun tidak bisa hanya dengan mengendalikan pasokan saja.

Semakin maju pasar keuangan atau bursa sawit Indonesia, menurut dia, Eropa, khususnya Belanda semakin kehilangan kekuatan untuk mengendalikan harga. Oleh karena itu, dia mendorong agar Indonesia membangun pasar keuangan sawit yang mapan dan mendukung iklim usaha industri. Sehingga dapat mengalahkan Belanda dan Malaysia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang jelas, beberapa dampak yang akan terjadi sebagai buntut penerapan regulasi itu, diantaranya adalah penurunan permintaan minyak sawit," kata dia.

Penurunan permintaan dapat mengakibatkan penurunan harga sawit dan meningkatkan harga minyak nabati lainnya. Ia mengungkapkan ekspor Indonesia dan potensi pendapatan dari pasar minyak sawit pun terpengaruh.

Dampak berikutnya adalah penyesuaian pasokan. Jika permintaan dari Uni Eropa menurun, menurutnya, produsen dan eksportir sawit Indonesia harus menyesuaikan produksi dan pasokan. 

Pilihan EditorEmisi Karbon di Hutan Amazon Melonjak saat Bolsonaro Berkuasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Beberkan Persoalan Tambang Emas hingga Pengelolaan Air di Gili kepada Kejati NTB

1 hari lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Beberkan Persoalan Tambang Emas hingga Pengelolaan Air di Gili kepada Kejati NTB

KPK mendorong perbaikan tata kelola SDA di Provinsi NTB untuk mencegah dan menindak potensi korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.


EUDR Ditunda, Satya Bumi: Indonesia Hadapi Risiko Deforestasi Tanpa Kendali

3 hari lalu

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
EUDR Ditunda, Satya Bumi: Indonesia Hadapi Risiko Deforestasi Tanpa Kendali

Penundaan implementasi EUDR dinilai merupakan langkah mundur dalam upaya menekan laju deforestasi di tingkat global.


Aturan Anti Deforestasi Ditunda, Walhi: Tak Mengubah Tata Kelola Komoditas di Indonesia

3 hari lalu

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
Aturan Anti Deforestasi Ditunda, Walhi: Tak Mengubah Tata Kelola Komoditas di Indonesia

Tidak ada jaminan perbaikan meski kebijakan EUDR resmi ditunda setahun.


Kementerian Luar Negeri Pertemukan Pelaku Usaha Indonesia dan Eropa di Bisnis Forum

4 hari lalu

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury membuka Indonesia-South and Central Asia atau INASCA Bussiness Forum di Four Seasons, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kementerian Luar Negeri Pertemukan Pelaku Usaha Indonesia dan Eropa di Bisnis Forum

Indonesia-Europe Business Forum 2024 ditujukan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra di Eropa


Upaya BPIP Mendorong Pengelolaan SDA Secara Adil dan Berkelanjutan

7 hari lalu

Diskusi kelompok terpumpun (FGD)  diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 3 September 2024. Dok BPIP
Upaya BPIP Mendorong Pengelolaan SDA Secara Adil dan Berkelanjutan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion atau FGD, dengan tema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara: Kedaulatan Sumber Daya Alam, di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 3 September 2024. Dalam diskusi ini, berbagai isu terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dibahas secara mendalam.


10 Kota Paling Ramah di Eropa dari Stockholm hingga Napoli

8 hari lalu

Gamla stan, Stockholm, Swedia. Unsplash.com/Jon Flobrant
10 Kota Paling Ramah di Eropa dari Stockholm hingga Napoli

Setiap kota di Eropa menyimpan banyak hal yang bisa dieksplorasi. Mulai dari budaya kelas dunia, arsitektur yang indah, makanan lezat dan lainnya


Mark Rutte Dilantik Jadi Sekjen NATO

10 hari lalu

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menghadiri konferensi pers di markas NATO di Brussels, Belgia 17 April 2024. REUTERS/Yves Herman
Mark Rutte Dilantik Jadi Sekjen NATO

Mark Rutte diangkat menjadi orang nomor satu di NATO pada Selasa, 01 Oktober 2024. Dia diharapkan bisa menjaga prioritas-prioritas yang sudah disusun


Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

11 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diterapkan mulail 30 Desember 2024, bisa mengancam ekspor sawit Indonesia dan Malaysia


Arab Saudi Bentuk Aliansi Global untuk Desak Solusi Dua Negara Israel-Palestina

14 hari lalu

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Washington Sabtu dini hari. SPA
Arab Saudi Bentuk Aliansi Global untuk Desak Solusi Dua Negara Israel-Palestina

Arab Saudi telah membentuk aliansi global untuk mendorong solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina


Perjanjian Uni Eropa-Indonesia Tak Kunjung Beres, Zulhas Sebut Nama Prabowo untuk Menekan?

14 hari lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Perjanjian Uni Eropa-Indonesia Tak Kunjung Beres, Zulhas Sebut Nama Prabowo untuk Menekan?

Perjanjian ekonomi Uni Eropa-Indonesia sudah 9 tahun tak kunjung rampung, salah satunya terganjal syarat deforestasi dalam ekspor produk sawit.