TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran perlinsos atau perlindungan sosial di RAPBN 2024 naik 12,4 persen dari anggaran 2023. Ekonom dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menanggapi kenaikan anggaran tersebut.
"Penanggulangan kemiskinan tidak akan mudah diraih sekedar dengan kenaikan anggaran," kata Yusuf pada Tempo, Senin, 21 Agustus 2023. "Terlebih ketika program andalan untuk mengejar target ambisius kemiskinan 2024 ini tidak banyak berubah, yaitu program yang lebih bersifat bagi-bagi uang."
Dia merincikan anggaran perlinsos pada 2024 sebesar hampir Rp 494 triliun secara umum digunakan untuk program bantuan sosial (seperti PKH dan bansos pangan sembako), bantuan iuran JKN, beasiswa seperti PIP dan KIP, dana siap pakai bencana, subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 kilogram, subsidi bunga KUR, dan BLT Desa.
Dengan desain kebijakan yang tidak banyak berubah, kata dia, target ambisius kemiskinan 2024 sulit tercapai. Dia menilai, untuk mengentaskan kemiskinan butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang, serta tidak cukup dengan dukungan anggaran.
"Ketersediaan anggaran semata tidak lantas menjamin penanggulangan kemiskinan akan berjalan cepat," ungkap Direktur Ideas itu.
Dia melanjutkan, kualitas institusi dan pembuatan kebijakan akan lebih menentukan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan kebijakan terpenting untuk penanggulangan kemiskinan menurut Yusuf adalah:
- pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas tanah dan hak atas pekerjaan yang layak;
- jaring pengaman sosial yang efektif;
- pembangunan infrastruktur yang pro-rakyat dan pembangunan daerah yang inklusif, terutama pembangunan pertanian dan pedesaan.
"Dan itu semua membutuhkan dukungan kualitas institusi di semua lini dan waktu yang tidak pendek," tutur Yusuf.
