Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Gagal Dapat Pembiayaan Pandemi Covid-19 Ronde Pertama, Begini Strategi Kemenkeu

image-gnews
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yogi Rahmayanti usai acara media briefing Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yogi Rahmayanti usai acara media briefing Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia gagal memperoleh pandemic fund atau pembiayaan pandemi Covid-19 ronde pertama. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka-bukaan soal strategi mengatasi hal ini.

Pandemic fund, dikutip dari laman resmi Bank Dunia, adalah mekanisme pembiayaan multilateral pertama untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang. Dewan Pandemic Fund telah menyetujui hibah pendanaan di putaran pertama kepada 37 negara di enam wilayah.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kemenkeu Yogi Rahmayanti mengakui Indonesia tidak berhasil mendapatkan pandemic fund. Dia menyebut ada sekitar 300-an proposal yang mendaftar ke pembiayaan pandemi.

"Itu menunjukkan betapa tingginya demand dari kebutuhan untuk mengakses pandemic fund," kata Yogi usai media briefing di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023.

Meski proposal Indonesia ditolak, Yogi menyebut proposal itu memiliki kualitas tinggi dan termasuk kompetitif. Justru, lanjut dia, pihaknya mempertanyakan pertimbangan yang membuat proposal Indonesia ditolak.

"Sehingga ini yang kita dorong, mempercepat segera bahwa usulan-usulan yang memang sudah diakui berkualitas bisa segera mendapatkan pendanaan, meskipun di ronde-ronde setelahnya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selanjutnya bagaimana proposal Indonesia supaya bisa lebih berkualitas tinggi, itu sedang kita formulasikan."

Dilansir dari Antara, per 5 Juni 2023, pandemic fund telah mengumpulkan US$ 1,57 miliar dari 25 kontributor yang berasal dari 22 negara dan 3 lembaga filantropis. Indonesia turut berkontribusi sebesar US$ 50 juta yang dibayarkan dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, Indonesia melakukan proses pembayaran tahap pertama di 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Klaim Indonesia Berhasil Tangani Krisis Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

22 jam lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

Sejak 2022 hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik pajak ekonomi digital mencapai Rp 27,5 triliun. Sumbernya dari lokapasar, krripto, pinjol hingga dari sistem informasi pengelolaan pajak atau SIPP


Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

1 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

Data BPS menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Apa dampaknya?


Ada Formasi Nol Pelamar, Cek Kisaran Gaji CPNS Kemenkeu 2024

3 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ada Formasi Nol Pelamar, Cek Kisaran Gaji CPNS Kemenkeu 2024

Intip rentang penghasilan CPNS Kementerian Keuangan 2024 untuk lulusan SMA hingga S1


Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp10,25 Miliar untuk Penanganan Kasus BLBI Tahun Depan

4 hari lalu

Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan menjadi Pembicara Utama pada Seminar Nasional Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2024 dan Implikasi pada Dunia Usaha.  Pada acara Reuni Akbar Alumni S1 dan S2 Fakultas  Ekonomi dan Bisnis kampus UKRIDA, Sabtu, 3 agustus 2024. TEMPO / Andi Aryadi
Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp10,25 Miliar untuk Penanganan Kasus BLBI Tahun Depan

Kemenkeu targetkan penanganan hak tagih BLBI 2025 senilai Rp 2 triliun terdiri atas penerimaan negara bukan pajak, penguasaan fisik, dan penyitaan


Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU, Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

6 hari lalu

Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU, Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

Mahfud Md pernah menunjuk Faisal Basri jadi Satgas TPPU. Ini hasil temuan bersama timnya, termasuk bongkar kasus impor emas senilai Rp 189 triliun.


JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

6 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) mengadakakan aksi jalan santai di CFD dengan kampanye
JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

Usulan memotong anggaran pendidikan berpotensi akan memperburuk kualitas pendidikan.


KKP Dorong Obligasi Terumbu Karang untuk Danai Konservasi

7 hari lalu

Sekretaris Ditjen Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro saat menjelaskan Inovasi pendanaan Coral Bond merupakan obligasi karang pertama di dunia setelah Rhino Bond tahun 2022 yang fokus pada biota terestrial. Dok. KKP
KKP Dorong Obligasi Terumbu Karang untuk Danai Konservasi

Obligasi terumbu karang menjadi alternatif pembiayaan tata kelola kawasan konservasi. Hasil kerja sama Bank Dunia beserta KKP, Bappenas, dan BPDLH.


Jumlah Gerai Tumbuh 130 Persen Usai Pandemi, AEON Buka Toko ke-11 di Mal Ciputra Tangerang

8 hari lalu

Ratusan orang menyerbu Gerai AEON yang baru dibuka di Mal Ciputra Tangerang, Kamis 5 September 2024. Pengunjung memborong jajanan Jepang seperti Suhsi neski dijual dengan harga normal. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
Jumlah Gerai Tumbuh 130 Persen Usai Pandemi, AEON Buka Toko ke-11 di Mal Ciputra Tangerang

PT AEON Indonesia resmi mengoperasikan gerai retail atau AEON Store di Mal Ciputra Tangerang pada hari ini, Kamis, 5 September 2024.


Kelas Menengah di Indonesia Turun, Ini Klasifikasi Kelas Ekonomi Menurut Bank Dunia

11 hari lalu

Ilustrasi mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan
Kelas Menengah di Indonesia Turun, Ini Klasifikasi Kelas Ekonomi Menurut Bank Dunia

Bank dunia mengelompokkan kelas ekonomi masyarakat menjadi lima kategori, salah satunya kelas menengah.


BI dan Kemenkeu Beda Proyeksi Kurs di RAPBN 2025, Ekonom: Satu Moneter, Satu Fiskal

15 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.692 pada perdagangan hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
BI dan Kemenkeu Beda Proyeksi Kurs di RAPBN 2025, Ekonom: Satu Moneter, Satu Fiskal

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, perbedaan proyeksi nilai tukar rupiah antara BI dan Kemenkeu wajar karena BI memandang dari sisi moneter, sedangkan Kemenkeu dari sisi fiskal.