Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Putusan Sidang PKPU Waskita Karya Ditunda, Diputuskan Kamis Besok

Reporter

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat

image-gnews
Kuasa hukum penggugat PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Tarsisius Agusto Naur, saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023. Majelis hakim memutuskan menunda putusan PKPU Waskita Karya menjadi Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kuasa hukum penggugat PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Tarsisius Agusto Naur, saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023. Majelis hakim memutuskan menunda putusan PKPU Waskita Karya menjadi Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mencapai babak akhir. Namun, putusan sidang PKPU Waskita Karya yang harusnya diumumkan hari ini diundur.

"Ditunda ke Kamis besok ini tanggal 24 (Agustus 2023)," ujar pengacara penggugat Tarsisius Agusto Naur saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin, 21 Agustus 2023.

Baca Juga:

INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

Dia menuturkan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di PN Jakpus belum bermusyawarah atas perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan demikian, butuh waktu tambahan untuk berdiskusi.

"Bolanya ada di majelis. Kita tunggu aja dari majelis, dikabulkan atau tidak," kata Agusto, sapaannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya diberitakan, Waskita Karya digugat PKPU oleh Donny Hartanto Lesmana. Berdasarkan surat Waskita Karya nomor 1028/WK/DIR/2023 di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Donny Hartarto Lasmana adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Baca Juga:

Plaza Atrium Senen Dijual karena Pemiliknya Pailit, Ini Daftar Mal Lain yang Sepi dan Terancam Ditutup

Agusto menuturkan, Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada kliennya. Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu. Putusan atas gugatan itu seharusnya dibacakan hari ini, namun harus diundur pada Kamis, 24 Agustus 2023. 

Pilihan editor: Pengamat Ungkap Dampak PKPU Waskita Karya

Iklan

Berita Selanjutnya

Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2021 di Gedung Serba Guna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Selasa 14 September 2021. Tes SKD CPNS tersebut diikuti 3.342 peserta untuk mengisi formasi 634 jabatan di Pemkab Jember. ANTARA FOTO/Seno
PKPUWaskitaPT Waskita KaryaSidangWaskita KaryaPengadilan

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

13 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

INFID menyatakan parpol tidak memiliki sikap tegas dalam polemik aturan soal kuota minimal 30 persen caleg perempuan.


Plaza Atrium Senen Dijual karena Pemiliknya Pailit, Ini Daftar Mal Lain yang Sepi dan Terancam Ditutup

1 hari lalu

Plaza Atrium Senen. X/PlazaAtrium
Plaza Atrium Senen Dijual karena Pemiliknya Pailit, Ini Daftar Mal Lain yang Sepi dan Terancam Ditutup

Tak hanya Plaza Atrium Senen, terdapat sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta yang mulai ditinggalkan oleh pengunjungnya. Mal apa saja itu?


KPU Disebut Tidak Jalankan Putusan MA soal Aturan Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) dan empat anggotanya dalam konferensi pers menjelaskan proses penyaluran logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
KPU Disebut Tidak Jalankan Putusan MA soal Aturan Keterwakilan Perempuan

Setelah menemui DPR RI dan pemerintah, KPU batal merevisi PKPU.


Gedung Plaza Atrium Segitiga Senen Dijual, Pendapatan Pengelola Turun?

2 hari lalu

PT. Cowell Development Tbk. cowelldev.com
Gedung Plaza Atrium Segitiga Senen Dijual, Pendapatan Pengelola Turun?

Dalam dokumen elektronik resmi perusahaan yang diunggah di website keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan bahwa gedung yang beralamat di Jalan Senen Raya Nomor 135, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dijual pada 16 Agustus 2023 lalu.


Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

3 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

Usulan KPU tentang metode penghitungan suara dengan sistem dua panel ditolak Komisi II DPR. Akan timbulkan masalah jika tidak siap.


KPU Bilang Begini soal Usul Majukan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memberikan konferensi pers terkait Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan berkas pendaftaran enam dari sembilan partai politik yang mendaftar hari ini sebagai calon peserta Pemilu 2024, dinyatakan lengkap. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
KPU Bilang Begini soal Usul Majukan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

KPU buka suara terkait usulan memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres. Begini kata KPU.


KPU Masih Menyusun Revisi PKPU soal Kuota Perempuan Sesuai Putusan MA

3 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Masih Menyusun Revisi PKPU soal Kuota Perempuan Sesuai Putusan MA

Penyusunan perubahan atas Peraturan KPU ditempu sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 4 tentang Pemilu.


KPU Bantah Usul Pemajuan Pendaftaran Capres-Cawapres karena Pertimbangan Politis

3 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah )saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Usul Pemajuan Pendaftaran Capres-Cawapres karena Pertimbangan Politis

Kata Idham, KPU hanya menjalankan konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu yang diterbitkan pada Desember 2022.


Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ

10 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI I Ketut Sumedana saat pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ

Kejagung menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (Tol MBZ).


Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

11 hari lalu

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB