TEMPO.CO, Jakarta 1 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan semua kementerian menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kebijakan WFH di kementerian diharapkan dapat mengurangi tingkat polusi udara di wilayah Jakarta yang belakangan ini semakin memburuk.
Arahan Luhut tersebut diungkap oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2023. "Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk 'work from home'. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru seperti dikutip dari ANTARA.
Tak hanya memerintahkan seluruh Kementerian WFH, kata Heru, Luhut juga meminta pengetatan kendaraan ganjil genap dan menaikan tarif parkir. "Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ujar Heru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menggelar rapat membahas penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kantor-kantor untuk melaksanakan hybrid working yakni bekerja dari rumah (WFH) atau bekerja dari kantor (work from office/WFO) untuk menekan polusi udara di Jakarta.
Alasan Pemerintah Terapkan WFH di Kementerian
Saat memimpin rapat mengenai penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat pekan lalu, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di wilayah DKI Jakarta sudah berada di angka 156 yang berarti tidak sehat. Seperti diketahui, kualitas udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir memang tercatat tidak sehat. Bahkan dalam sepekan ini, kualitas udara di Ibu Kota juga diperkirakan tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Jokowi mengungkapkan, buruknya kualitas udara ibu kota diakibatkan oleh kemarau selama tiga bulan terakhir. Selain itu, penyebab polusi udara lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi dalam arahannya, Senin.
Oleh karena itu, Jokowi mendorong kementerian di Jakarta untuk menerapkan sistem WFH. Tak hanya itu saja, Jokowi juga meminta adanya rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta menterinya konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia pun mencontohkan LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.
Terakhir, Jokowi meminta agar ada penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ia meminta agar dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Ia juga meminta agar publik diedukasi soal polusi udara tersebut.
ANTARA | M JULNIS FIRMANSYAH | RIZKI DEWI AYU
Pilihan editor: WFH untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta Dinilai Tak Akan Efektif Tanpa Kedisiplinan dan..
