4. Ombudsman Bongkar Status Lahan IKN Bermasalah, Berapa Harga Tanah di Sana?
Ombudsman RI mengungkap potensi kecurangan yang dapat dilakukan oleh para mafia tanah dalam regulasi layanan pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN). Anggota Ombudsman Dadan S Suharmawijaya mengatakan banyak layanan pertanahan yang berhenti di wilayah IKN sehingga warga sulit melakukan legalisasi tanahnya.
Layanan-layanan yang terhenti itu di antaranya penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah. Serta pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di kantor pertanahan setempat. Padahal, ia menekankan masyarakat akan terhindar dari upaya mafia tanah apabila sudah terlindungi legalisasi asetnya.
"Di sana banyak layanan yang terhenti, enggak dilayani. Karena status tanahnya tidak jelas, justru melegalisasi mafia jual beli tanpa sertifikat," ujar Dadan saat ditemui di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Juli 2023.
Simak lebih jauh tentang Ombudsman bicara soal lahan IKN bermasalah di sini.
5. Bahlil Sebut 4 CEO Besar Asal Cina Akan Saksikan Groundbreaking Kawasan Industri di Kaltara Akhir 2023
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan empat CEO besar asal Cina bakal melakukan seremoni tanda dimulainya pembangunan atau groundbreaking di kawasan industri Kalimantan Utara (Kaltara) pada Desember 2023.
“Mereka akan melaksanakan groundbreaking setelah beberapa syarat internal dari Cina selesai, kemungkinan besar Desember tahun ini,” ujar Bahlil, Jumat, 28 Juli 2023.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan-perusahaan Cina, di Chengdu, Cina, kemarin. Hal ini ditayangkan pada video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden.
Simak lebih jauh tentang groundbreaking kawasan industri di Kaltara di sini.
