Selain itu ada paket pengadaan tanah untuk Infrastruktur IKN Tahap I, Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Instalasi Pengelolaan Air Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Bypass Shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi Tahap II, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang).
Lebih jauh, Hadi menjelaskan bahwa penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan sudah berada di tahap akhir. "Ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan pemerintah daerah (pemda) untuk membantu mengejar sosialisasi ini."
Hingga kini pemerintah terus menggenjot pembangunan IKN Nusantara, termasuk di antaranya dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Secara garis besar, Kementerian tersebut bertanggung jawab dalam dua aspek, yaitu penyusunan tata ruang dan pengadaan tanah di IKN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perolehan Tanah dan Investasi IKN sebelumnya mengimbau agar masing-masing sektor perlu menjemput bola untuk mempercepat progres.
"Saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita berpacu dengan waktu. Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan," ujar Luhut beberapa waktu lalu. "Kita semua dorong percepatan ini jangan sampai ada yang tertahan lagi progresnya. Saya minta semua berkolaborasi dan jemput bola."
ANTARA
Pilihan Editor: Belanja Pemerintah Rp 891,6 T, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, IKN, dan Infrastruktur Prioritas
