TEMPO.CO, Jakarta - Liquefied Petroleum Gas alias LPG 3 Kg dikabarkan langka di beberapa daerah seperti di Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 Kg hingga Rp 117,85 triliun.
Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Persero telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web, sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Per 1 Januari 2024, hanya masyarakat terdata yang bisa memperoleh LPG 3 Kg.
Menanggapi kelangkaan LPG 3 Kg ini, sejumlah pihak buka suara.
Jokowi: diperebutkan di lapangan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan kelangkaan gas LPG bersubsidi di masyarakat. Menurut Jokowi, saat ini gas yang hanya diperuntukkan masyarakat miskin itu diperebutkan oleh banyak pihak.
"LPG itu, terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," ujar Jokowi dalam keterangannya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 24 Juli 2023.
Saat ditanya penyebab pasti dari kelangkaan tersebut, Jokowi tak bisa menjelaskan secara rinci. Ia mengatakan hal tersangka merupakan urusan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Jadi mengenai kelangkaan, nanti biar Pak BUMN yang jawab, karena ini menyangkut Pertamina di bawah beliau (Erick), ya. Tanyakan," kata Jokowi.
