Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bakal Ada Defisit Rp 11 Triliun, SImak Ragam Tanggapan Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2025

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iuran peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dikabarkan bakal mengalami kenaikan pada Juli 2025. Isu tersebut muncul usai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menyebut perkiraan adanya defisit sekitar Rp11 triliun. 

“Perhitungan kami, Agustus sampai September 2025 ada defisit BPJS Kesehatan sekitar Rp11 triliun. Jadi sebelum itu, perlu persiapan,” kata Muttaqien dalam kegiatan Public Expose BPJS Kesehatan di Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023. 

Lantas, apa saja ragam tanggapan dari berbagai pihak terkait soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu? 

Rencana Tanggapan soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Tempo merangkum sejumlah tanggapan dari berbagai pihak soal rencana peningkatan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2025. 

1.    Jokowi Minta Besaran IuranTetap hingga 2024

Meskipun memprediksi bakal ada defisit di masa mendatang, anggota DJSN Muttaqien memastikan dana BPJS Kesehatan aman sampai 2024. Artinya, hingga tahun depan dipastikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut didasarkan oleh hasil kalkulasi dari iuran yang terkumpul dan aset bersih. “Ini sesuai amanah Presiden (Jokowi), sampai 2024 tidak ada kenaikan (iuran),” ujarnya Selasa, 18 Juli 2023. 

Kata dia, BPJS Kesehatan juga berencana menambah rumah sakit yang akan dikontrak. Targetnya, sebanyak 3.083 rumah sakit pada 2024. Pertimbangannya, untuk mempermudah akses peserta ke fasilitas kesehatan. 

2.    Dirut BPJS Belum Ingin Iuran Naik

Di sisi lain, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kalau pihaknya belum menghendaki kenaikan iuran. “Itu (kan) DJSN, kalau BPJS belum menghendaki iuran naik,” ujarnya kepada Tempo pada Rabu, 19 Juli 2023. 

BPJS Kesehatan sendiri mencatat penerimaan iuran senilai Rp 144,04 triliun pada 2022 atau meningkat dari total penerimaan iuran tahun 2021 yakni senilai Rp 143,32 triliun. Peningkatan penerimaan pada 2022 tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta JKN. Tahun lalu, jumlah peserta JKN mencapai 248.771.083 jiwa, sedangkan pada 2021 baru mencapai 235.719.262 jiwa.

Ketika ditanya perihal defisit, Ghufron menyatakan pihaknya telah memiliki strategi khusus. “Kami bentuk tim dan sistem (anti) fraud (mencegah kecurangan), serta inovasi digital secara otomatis supaya bisa mendeteksi fraud dan lain-lain,” tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3.    Tambah Jumlah Peserta dan Diskon Iuran

Pengamat dari BPJS Watch Timboel Siregar ikut angkat suara perihal potensi defisit dana BPJS Kesehatan pada 2025. Dia menyarankan beberapa hal supaya tidak terjadi defisit. Menurut dia, BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit bila pendapatan iuran diperkuat. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan apabila penguatan pendapatan iuran dapat dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah kepesertaan. “Kalau pun ada (penghasilan lain), kita lihat pos-pos Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) kapitasi itu hanya Rp 300 miliar, pendapatan dari investasi Rp 1,4 triliun, dan pendapatan cukai cuma ratusan miliar,” tuturnya. 

Timboel juga menyarankan pemerintah untuk memberi potongan harga (diskon) dan pembayaran secara mencicil bagi peserta yang menunggak. Dengan begitu, peserta nonaktif bisa melunasi tagihan dan kembali berstatus aktif. 

“Dan tunggakan-tunggakan tadi yang tidak menjadi pendapatan riil, sekarang bisa menjadi pendapatan riil karena dibayar walaupun mencicil,” ucap Timboel. 

Dilansir dari situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta program JKN 258,3 juta orang per pertengahan Juli 2023. Sedangkan total keseluruhan penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 273,8 juta per 2021. Artinya, terdapat sekitar 15,5 juta orang yang belum terdaftar. 

4.    Perusahaan Tak Daftarkan BPJS Kesehatan Harus Dijatuhi Sanksi

Selain itu, Timboel menyebut seharusnya perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya agar diberi sanksi. Menurutnya, upah minimum yang selalu naik setiap tahun bisa menjadi potensi peningkatan pendapatan program JKN menjadi semakin besar.  Dia menilai pengawas dan kejaksaan dapat menyurati atau memanggil perusahaan tersebut.

AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU | NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Ini Rincian Biaya Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2023

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

4 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

4 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN


Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

13 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada sebuah panel bertajuk
Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.


Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

16 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung, Priok, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Namun nilai ekspor mengalami penurunan secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

22 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

27 hari lalu

Suku Baduy, JKN Mempermudah Menjangkau Akses Kesehatan
Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

Program JKN disebut telah mencegah 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih parah akibat pengeluaran biaya kesehatan rumah tangga.


BPJS Kesehatan Sediakan Posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis

29 hari lalu

BPJS Kesehatan Sediakan Posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis

BPJS Kesehatan kembali menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.


4 Jenis Kecelakaan yang Tak Dijamin BPJS Kesehatan, Bagaimana Prosedur Klaimnya?

32 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
4 Jenis Kecelakaan yang Tak Dijamin BPJS Kesehatan, Bagaimana Prosedur Klaimnya?

Begini syarat dan ketentuan jika korban kecelakaan dapat ditanggung BPJS.


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

37 hari lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

37 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).