Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembali Calonkan Diri sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization, Apa Untungnya Bagi Indonesia?

image-gnews
Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya dalam acara pemilihan anggota Dewan di Organisasi Maritim Internasional / International Maritime Organization (IMO) Kategori C, pada pemilihan yang berlangsung di Markas Besar IMO di London, 10 Desember 2021. Sumber: dokumen KBRI London
Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya dalam acara pemilihan anggota Dewan di Organisasi Maritim Internasional / International Maritime Organization (IMO) Kategori C, pada pemilihan yang berlangsung di Markas Besar IMO di London, 10 Desember 2021. Sumber: dokumen KBRI London
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menggalang dukungan negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) atau organisasi maritim internasional dalam rangka pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mengatakan bahwa dengan menjadi anggota Dewan IMO, maka akan memberi manfaat positif bagi Indonesia. Dimana Indonesia akan semakin mendapat pengakuan dunia sebagai negara maritim yang besar, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada aspek politik dan citra Indonesia di forum internasional.

“Keanggotan sebagai Dewan IMO akan memperkuat visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia atau global maritime fulcrum dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional,” kata Lollan dalam acara media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Jumat, 21 Juli 2023.

Lebih lanjut, Lollan menjelaskan jika Indonesia akan lebih mudah menyuarakan kepentingan nasional dibanding saat tidak menjadi anggota Dewan IMO.

Misalnya adalah, Indonesia yang masuk sebagai negara kategori C bisa memperjuangkan kepentingannya dalam hal percaturan pelayaran internasional. “Dalam posisi inilah bagaimana kita bisa memposisikan, bisa memperjuangkan kondisi negara, sehingga kesepakatan kolektif ini bisa menampung kepentingan dari negara kita,” kata Lollan.

Sebagai informasi, negara kategori C di Dewan IMO merupakan 20 negara yang tidak termasuk kategori A dan B, namun memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut atau navigasi yang akan memastikan keterwakilan daerah geografis utama di dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO juga sangat penting untuk mencapai target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, seperti Sustainable Development Goals (SDG) 14 yaitu pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

“Saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional secara keseluruhan,” kata Lollan.

Indonesia telah menjadi anggota aktif IMO sejak 1961, dan telah menjadi anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak 1973. Tahun ini Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan IMO demi meneruskan kontribusinya dalam tata kelola laut dunia.

Demi mencapai hal tersebut, Indonesia terus melakukan upaya penggalangan dukungan dari negara anggota IMO.

Pilihan Editor:  RI Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan International Maritime Organization

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

1 hari lalu

Nelayan Pulau kecil di  Rempang sedang mencari ikan di pesisir laut Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (3/10/20223). Foto Yogi Eka Sahputra. Mas fardi tolong diarsip ya. Makasih
Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

Nelayan menyadari proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut. "


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

4 hari lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.


Kembangkan Potensi Maritim, Pemkab Serang dan UPI Berkolaborasi

5 hari lalu

Kembangkan Potensi Maritim, Pemkab Serang dan UPI Berkolaborasi

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) siap membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam mengembangkan potensi maritim.


Isi Kuliah Umum, Luhut: Visi Indonesia Jadi Pusat Maritim Dunia

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahunnya ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Isi Kuliah Umum, Luhut: Visi Indonesia Jadi Pusat Maritim Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan visi Indonesia tahun 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.


Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

5 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Foto: Humas KKP
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.


LRT Bali Bakal Dibangun di Bawah Tanah, Pengamat: Tidak Lazim, Umumnya Melayang

5 hari lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
LRT Bali Bakal Dibangun di Bawah Tanah, Pengamat: Tidak Lazim, Umumnya Melayang

Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba rencana pembangunan LRT Bali di bawah tanah tidak lazim.


Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diresmikan 2 Oktober, Kemenhub: Izin Operasi Sudah Terbit

5 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diresmikan 2 Oktober, Kemenhub: Izin Operasi Sudah Terbit

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 2 Oktober 2023.


MotoGP Mandalika 2023: Jadwal Penerbangan ke Lombok Ditambah

5 hari lalu

Sirkuit Mandalika. (ITDC)
MotoGP Mandalika 2023: Jadwal Penerbangan ke Lombok Ditambah

Jadwal penerbangan dari Jakarta ke Lombok dan sebaliknya akan ditambah selama periode MotoGP Mandalika 2023. Simak selengkapnya di sini:


Diperingati untuk Menghormati Pelaut, Begini Sejarah Hari Maritim Sedunia

6 hari lalu

Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 mengikuti prosesi mandi Khatulistiwa saat melintasi perairan Sulawesi, Sulawesi Utara, Jumat 12 Agustus 2022. Tradisi mandi khatulistiwa merupakan tradisi bagi pelaut dunia saat melintasi garis khatulistiwa. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Diperingati untuk Menghormati Pelaut, Begini Sejarah Hari Maritim Sedunia

Setiap hari Kamis terakhir di bulan September diperingati sebagai Hari Maritim Internasional.


PPPK Kemenhub 2023: Formasi, Syarat, dan Penempatannya

7 hari lalu

Pejalan kaki melintas di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.Pasca instruksi Presiden RI agar PNS atau Aparatur Sipil Negara bekerja dari rumah, gedung Kemenhub terpantau sepi. TEMPO/Muhammad Hidayat
PPPK Kemenhub 2023: Formasi, Syarat, dan Penempatannya

Daftar 803 formasi PPPK Kemenhub 2023, di antaranya Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat dan Arsiparis.