Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Yakin Penerimaan Pajak 2023 Tembus Rp 1.818,2 Triliun, Lampaui Target APBN

image-gnews
Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap outlook pendapatan negara hingga akhir 2023. Outlook tersebut melihat tren realisasi pendapatan negara semester I dan kondisi perekonomian di Indonesia. “Outlook pendapatan diperkirakan akan melebihi target APBN,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juli 2023.

Menurut dia, hingga akhir 2023, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai Rp 1.818,2 triliun. Artinya, kata Sri Mulyani, pendapatan akan melampaui target dari tahun ini, yakni mencapai 105,8 persen. 

Namun, meski melampaui target, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan hanya berkisar 5,9 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen.

“Jadi ini di satu sisi kombinasi antara kewaspadaan bahwa trennya mulai berbalik. Namun kita masih mempertahankan penerimaan, sehingga kita bisa mencapai di atas target sebesar 105,8 persen,” tutur Sri Mulyani.

Untuk kepabeanan dan cukai terkontraksi 18,8 persen di semester I, bendahara negara tersebut memperkirakan semester II akan mengalami hal yang relatif lebih baik. Terutama untuk beberapa penerimaan sumber daya alam. 

Selanjutnya: Namun, Sri Mulyani berujar, tarif bea keluar...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

7 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Soal Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

Presiden Jokowi meminta pertanyaan soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh dijamin oleh APBN agar ditanyakan ke Menteri Keuangan.


Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN? Wamen BUMN: Bukan Pembiayaan ke KCIC, tapi..

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN? Wamen BUMN: Bukan Pembiayaan ke KCIC, tapi..

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pembiayaan jaminan utang itu akan diberikan ke PT KAI untuk injeksi modal ke PT KCIC sebagai pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Sri Mulyani Sebut Tito Karnavian Satu-satunya Mendagri yang Urus Inflasi: Tahu Harga Cabai hingga Beras

1 hari lalu

Gaya Sri Mulyani dalam acara Sidang Tahunan DPR RI 16 Agustus 2023/Instagram-@smindrawati
Sri Mulyani Sebut Tito Karnavian Satu-satunya Mendagri yang Urus Inflasi: Tahu Harga Cabai hingga Beras

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Tito Karnavian adalah satu-satunya Menteri Dalam Negeri yang urus inflasi.


Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

1 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni; Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kemenkeu; dan Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM, Heru Windiarto, dalam Media Briefing: DBH, Kebijakan TKD, dan Dukungan APBN secara Keseluruhan untuk Daerah. Acara tersebut digelar di Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

Ada dua kategori dalam pemberian tambahan dana desa.


Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini seusai mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menceritakan ketika pertama kali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2006 silam.


DPR Setujui PMN Rp 70,79 Triliun untuk 16 BUMN, Sri Mulyani: Sangat Terbatas dan Spesifik

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
DPR Setujui PMN Rp 70,79 Triliun untuk 16 BUMN, Sri Mulyani: Sangat Terbatas dan Spesifik

Sri Mulyani menekankan uang negara lewat PMN senilai Rp 70,79 triliun disuntikkan ke BUMN-BUMN dengan sangat terbatas dan spesifik. Apa maksudnya?


BPKP Kawal Bantuan Kemanusiaan Senilai Lebih dari Rp 13,9 Miliar untuk Libya

1 hari lalu

Petugas kargo mengangkut barang bantuan kemanusian untuk dikirim ke Libya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin 2 Oktober 2023.  Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusian senilai Rp13,9 miliar, yang terdiri dari 27 barang bantuan seperti tenda, makanan siap saji, alat penyuling air dan lain-lain kepada Libya yang terkena banjir bandang akibat badai Daniel. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
BPKP Kawal Bantuan Kemanusiaan Senilai Lebih dari Rp 13,9 Miliar untuk Libya

BPKP mengawal penyerahan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Libya agar akuntabel.


Samsat di Jakarta Buka hingga Sabtu Mulai Oktober 2023

1 hari lalu

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo saat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perpanjangan pengurusan SIM di Kantor Samsat Jakarta Timur. Dok: Ditlantas PMJ
Samsat di Jakarta Buka hingga Sabtu Mulai Oktober 2023

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Samsat di Ibu Kota buka hingga Sabtu pada Oktober 2023.


Terpopuler: Bahlil Yakinkan Anggota DPR Rempang Eco City Tak Pakai APBN, Pendaftaran Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibuka Lagi

1 hari lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Terpopuler: Bahlil Yakinkan Anggota DPR Rempang Eco City Tak Pakai APBN, Pendaftaran Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibuka Lagi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).


Sebut Proyek Rempang Eco City Tak Gunakan APBN, Bahlil: Riil Bisnis Badan Usaha Milik Swasta

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers 'Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Kedaulatan Negara' di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Sebut Proyek Rempang Eco City Tak Gunakan APBN, Bahlil: Riil Bisnis Badan Usaha Milik Swasta

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).