TEMPO.CO, Sydney - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para investor Australia untuk berinvestasi menanamkan modalnya di sejumlah sektor prioritas di Tanah Air. Hal ini disampaikan kepala negara dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan Australia di sela-sela kunjungan kerja di Sydney, Australia, Selasa, 4 Juli 2023.
"Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Salah satu sektor prioritas yang ditawarkan Indonesia adalah dalam bidang hilirisasi industri. Dalam hal ini, Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik.
"Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi satu juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga membeberkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau di mana Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya.
"(Saat ini) tengah dibangun 30 ribu hektare green industrial park," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Peluang investasi pada beberapa sektor di IKN pun telah terbuka lebar bagi para investor.
"Nilai investasinya capai US$ 25 miliar yang sangat terbuka, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menyebutkan besarnya potensi investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
"Jumlah penerimaan mahasiswa, meningkat sekitar 20 persen setiap tahunnya. Hampir dua juta orang Indonesia, masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini," ujar Jokowi.
ANTARA
Pilihan Editor: IMF Minta RI Setop Hilirisasi Nikel, Pengamat: Tidak Serta Merta Upaya Intervensi Kedaulatan Negara
