TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Volta Indonesia Semesta Okie Octavia Kurniawan menyatakan penjualan produknya melonjak setelah pemerintah memberikan insentif motor listrik. Angka penjualannya bahkan kini sudah mencapai 70 persen dari target.
"Penjualan tahun ini bagus, jumlah detailnya saya belum bisa infokan sekarang, tapi sudah ribuan yang kami jual. Apalagi sejak subsidi dari pemerintah itu keluar," tutur Okie saat ditemui Tempo di Cibis Park, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Juni 2023.
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan insentif untuk pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 800.000 unit selama tahun anggaran 2023-2024.
Motor listrik dari Volta Indonesia Semesta yang mendapatkan subsidi adalah Volta 401. Okie menyebut harga asli motor listrik itu sekitar Rp 16 juta. Jika mendapatkan insentif motor listrik, harganya turun menjadi Rp 9,9 juta.
Hingga saat ini, baru satu model motor Volta yang mendapatkan insentif motor listrik. Hal tersebut berkaitan dengan syarat minimal 40 persen tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Okie mengaku sudah berniat untuk menambah model lain. Karena itu tengah berusaha menjadikan produknya lulus syarat TKDN tersebut.
Sementara itu, insentif kendaraan listrik secara umum cenderung tidak banyak diminati masyarakat. Menurut halaman Sisapira (Sistem Informasi Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) per 23 Juni 2023, tercatat masih ada kuota 199.172 sisa kuota motor listrik dari total 200 ribu unit yang tersedia saat ini.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengaku akan mengevaluasi secara berkala mekanisme insentif kendaraan listrik. Langkah ini diambil mengingat minat beli motor listrik dan mobil listrik masih rendah.
"Yang sangat kami perhatikan, kenapa bantuan pemerintah kok serapannya sangat rendah. Nah, ini yang terus kita genjot (evaluasi), apakah ini berkaitan dengan restitusi yang lama dan seterusnya," kata Moeldoko, Kamis, 22 Juni 2023.
Moeldoko menilai rendahnya minat pembelian kendaraan listrik ini disebabkan isu komponen baterai hingga ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Dia pun menyampaikan pihaknya akan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas lebih lanjut persoalan insentif kendaraan listrik ini.
"Mesti ada saatnya evaluasi. Berikutnya apakah akan keluar kebijakan baru (masih belum tahu)," ujar Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini.
RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA
Pilihan Editor: Serapan Kuota Bantuan Kendaraan Listrik Rendah, Moeldoko: Mekanisme Insentif Akan Dievaluasi
