TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjawab pertanyaan yang kerap muncul soal mengapa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan. "Perlu saya sampaikan, 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa dan terpadat itu di Jakarta," ujar Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023.
Artinya, Jokowi melanjutkan, dari 17 pulau yang ada di Indonesia, sekitar 149 juta penduduk berada di Pulau Jawa. Sehingga, kata dia, perlu adanya pemerataan. Selain itu Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia 58 persen ada di Jawa. "Tujuh belas ribu pulau lainnya diberi bagian apa?"
Menurut Kepala Negara, beban Jakarta juga sudah terlalu padat, mulai dari sebagai kota pendidikan, pariwisata, bisnis, ekonomi, hingga pemerintahan. Sehingga kemacetan ada di mana-mana. Jokowi mengatakan beban tersebut harus dikurang dan pemerataan harus dilakukan.
"Tidak dalam jangka 3-5 tahun yang akan datang. Tapi kita harus liat visi yang jauh ke depan. Hilirisasi, IKN ini harus diperkuat, dilanjutkan, harus ditingkatkan," ucap Jokowi.
Ditempati PNS tahun depan
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, membeberkan perkembangan terakhir pembangunan proyek di ibu kota negara tersebut. Pasalnya, hampir 17 ribu pegawai negeri sipil (PNS) sudah siapkan pindah ke IKN pada tahun 2024 mendatang.
Agung menyebutkan, sejauh ini, sudah ada dua perusahaan Singapura yang menandatangani non disclosure aggrement (NDA). NDA ini menjadi langkah maju untuk invetasi ke depannya. "NDA ini menjadi tahapan penting karena untuk menyusun feasibility study (FS)," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, Ahad, 11 Juni 2023.
Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan sekitar 16.990 pegawai negeri sipil (PNS) untuk pindah ke IKN. Pemindahan PNS tahap pertama ini akan melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada awal 2024 mendatang.
“Mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Di Kalimantan Timur (Kaltim). Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024,” tulis Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam unggahannya di Instagram pribadinya.
Pilihan Editor: Pro Kontra Luhut yang Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Ragukan Pekerja Lokal?
